COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN TINDAKAN KEKERASAN PEREMPUAN: STUDI PADA LIBU PEREMPUAN DI KOTA PALU

Nadila Aprilia, Nomor Stambuk B40121199, Judul “ Collaborative
Governance Dalam Penanganan Tindakan Kekerasan Perempuan : Studi Pada Libu
Perempuan di Kota Palu “. Dibawah Bimbingan Dr. Asrifai S.IP M.Si Sebagai
Pembimbing I dan Dr. Indah Ahdiah, M.Si, selaku pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Collaborative Governance dalam
penanganan tindakan kekerasan perempuan : Studi pada Libu Perempuan di Kota
Palu, dalam bentuk advokasi hingga pendampingan korban. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif.
Teknik menentukan informan menggunakan teknik purposive, dengan informan
sebanyak dua orang. Selain itu, dalam teknik pengumpulan data penelitian
menggunakan wawancara dan dokumentasi. Dengan metode analisis data melalui
tahapan pengumpulan data, penyajian data, kondensasi data dan penarikan
kesimpulan. Adapun teori yang digunakan yaitu teori dari (Ansell dan Gash, 2008)
yang meliputi kondisi awal, kepemimpinan, desain institusional, dan proses
kolaborasi.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kondisi awal menunjukkan
ketimpangan kapasitas, ketergantungan eksternal, dan hambatan sosial, yang
berpotensi menghambat efektivitas kolaborasi dan keberlanjutan program.
Kepemimpinan Libu Perempuan tidak bersifat dominatif, melainkan
menghubungkan berbagai aktor dalam sistem layanan terpadu, membangun
kepercayaan, dan memastikan bahwa proses penanganan kekerasan terhadap
perempuan berjalan secara adil dan efektif. ditemukan bahwa kolaborasi antara
Libu Perempuan dan DP3A yang bersifat inklusif, setara, dan berbasis prosedur
formal. Mekanisme rujukan, koordinasi rutin, dan penolakan terhadap mediasi
dalam kasus kekerasan seksual menunjukkan bahwa desain institusional yang
diterapkan telah mendukung proses kolaboratif yang sah, transparan, dan berpihak
pada korban. Dan proses kolaborasi ditemukan bahwa dalam praktik sinergis antara
Libu Perempuan dan DP3A yang mengedepankan dialog langsung, kepercayaan
timbal balik, komitmen terhadap keberlanjutan layanan, dan pemahaman bersama
atas peran masing-masing. Proses ini memungkinkan penanganan kekerasan
terhadap perempuan dilakukan secara responsif, adaptif, dan berorientasi pada
kebutuhan korban.