PENGELOLAAN DANA DESA MARANTALE, KECAMATAN SINIU, KABUPATEN PARIGI MOUTONG, TAHUN 2024

Dini Abd Majid, Nomor Stambuk B 401 21 141, Judul : “ Pengelolaan Dana
Desa Marantale Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong” di Bimbing langsung
Oleh Bapak Nurhannis sebagai Pembimbing I dan Bapak Irwansyah Kamindang
sebagai Pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan
menganalisis efektivitas pengelolaan Dana Desa di Desa Marantale, Kecamatan
Siniu, Kabupaten Parigi Moutong pada tahun anggaran 2024. Fokus kajian
diarahkan pada penerapan empat fungsi manajemen menurut teori George R. Terry,
yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penggerakan
(actuating), dan pengawasan (controlling). Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif dengan tipe deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui teknik
observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi kepustakaan untuk
mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai tata kelola anggaran desa yang
mencapai total Rp1.044.055.044,00 pada tahun 2024.
Hasil penelitian menunjukkan adanya dinamika yang beragam pada
keempat indikator manajemen yang diteliti. Pada tahap perencanaan, ditemukan
adanya upaya positif untuk mematuhi regulasi formal melalui Musyawarah Dusun
(Musdus), namun secara substantif terjadi sentralisasi perencanaan yang
didominasi oleh Kepala Desa, sehingga Musyawarah Desa (Musdes) cenderung
hanya menjadi formalitas. Dalam aspek pengorganisasian, meskipun struktur
pelaksana (TPK) telah dibentuk, terdapat indikasi kuat sentralisasi kewenangan
pada perangkat desa yang menghambat pemberdayaan masyarakat. Sementara itu,
fungsi penggerakan (actuating) berhasil mencapai output fisik pembangunan
namun terkendala oleh rendahnya kapasitas sumber daya manusia (SDM)
pelaksana, dan fungsi pengawasan telah memenuhi aspek akuntabilitas internal
serta transparansi publik melalui pemasangan baliho anggaran.
Simpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa pengelolaan Dana Desa
Marantale belum mencapai efektivitas maksimal karena kelemahan mendasar pada
prinsip partisipatif di tahap awal perencanaan. Dominasi elit desa dalam penentuan
program telah memicu sikap apatis masyarakat terhadap proses pembangunan desa.
Oleh karena itu, penelitian ini menekankan bahwa kepatuhan administratif semata
tidak cukup tanpa adanya penggerakan prinsip good governance yang sejati, serta
merekomendasikan penguatan kedaulatan Musdes untuk memastikan aspirasi
masyarakat terakomodasi secara substantif demi kesejahteraan kolektif desa.
KataKunci:Perencanaan;pengorganisasian;pengawasan;penggerakan;pengelolaan
dana desa