ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA (Putusan Perkara Nomor 504/Pid.Sus/2021/PN Pal)

SEPTIAN RIFALDY, D 101 18 812, Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam
Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara (Putusan Perkara Nomor
504/Pid.Sus/2021/PN Pal), Pembimbing 1: Syachdin Pembimbing 2: Kamal
Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui; (1) Apa dasar pertimbangan hakim
dalam menjatuhkan putusan perkara terhadapTindakPidanaMineral dan Batubara dalam
Putusan Perkara Nomor 504/Pid.Sus/2021/PN Pal? (2) Bagaimana penerapan sanksi
pidana untuk mencapai keadilan berdasarkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologisdalam
Putusan Perkara Nomor 504/Pid.Sus/2021/PN Pal?. Tipe penelitian yang di gunakan
adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan. jadi dalam penelitian ini
data di peroleh dari penelitian pustaka dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif,
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa kasus pertambangan
ilegal seharusnya lebih cermat dan komprehensif dengan memperhatikan faktor-faktor
pemberat, seperti keberulangan tindak pidana dan motif ekonomi yang jelas. Ketiadaan
analisis yang mendalam terhadap aspek ini dapat mengurangi efek jera serta membuka
peluang bagi pelaku lain untuk melakukan kejahatan serupa. Oleh karena itu, peningkatan
kecermatan dalam pertimbangan hakim sangat diperlukan agar putusan yang dihasilkan
tidak hanya sesuai dengan aspek yuridis, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif
serta berdampak preventif bagimasyarakat luas. Penerapan sanksi pidana dalam Putusan
Perkara Nomor 504/Pid.Sus/2021/PN Pal belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan
antara aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Dari sisi yuridis, hukuman yang dijatuhkan
lebih ringan dibandingkan dengan ancaman pidana dalam peraturan perundangundangan, yang berpotensi mengurangi efektivitas penegakan hukum. Secara filosofis,
putusan ini belum memenuhi prinsip keadilan karena hukuman yang diberikan tidak
sebanding dengan dampak lingkungan dan kerugian ekonomi yang ditimbulkan. Dari
aspek sosiologis, lemahnya sanksi pidana dalam perkara ini dapatmenjadi preseden buruk
bagi masyarakat, mendorong tindakan serupa, serta mengancam keberlanjutan kawasan
hutan lindung Lore Lindu yang memiliki nilai ekologis tinggi. Oleh karena itu, diperlukan
kebijakan pemidanaan yang lebih tegas untuk memastikan efek jera dan perlindungan
hukum yang optimal.
Kata Kunci: Hukum, Tindak Pidana, Pertambangan