MELISA LANI SAFITRI (2026) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS PENERAPAN SUKU BUNGA ANUITAS DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN. Magister thesis, Universitas Tadulako.
Full text not available from this repository.Abstract
Melisa Lani Safitri, D10224051, Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Penerapan Suku Bunga Anuitas Dalam Perjanjian Kredit Perbankan, Dibimbing oleh Prof. Dr. H. Sutarman Yodo, S.H.,M.H, Dr. Ahmad Awar Rowa, S.H., M.H. sebagai Pembimbing.
Isu perlindungan konsumen di sektor perbankan, merupakan isu kompleks yang menempatkan nasabah dalam posisi tawar yang rentan. Kerentanan ini terlihat jelas dalam penggunaan suku bunga anuitas dalama perjanjian kredit yang tidak disertai dengan penjelasan kepada nasabah debitur. tujuan penelitian menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi debitur dan bagaimana OJK dalam menegakkan hukum melindunugi debitur atas penggunaan suku bunga anuitas dalam perjanjian kredit perbankan. Metode penelitian ini berupa jenis penelitian hukum normatif yang memanfaatkan pendekatan konsep, pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan kasus dengan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum kemudian dianalisis dalam rangka menemukan jawaban atas masalah penelitian. hasilnya yaitu transaparansi adalah sebuah wujud perlindungan hukum terhadap debitur pada konteks perjanjian kredit. Ada kewajiban pada debitur memberi penjelasan pada debitur mengenai suku bunga bunga anuitas yang digunakan dalam perjanjian kredit. Secara substansi, norma hukum di Indonesia telah memadai namun penegakkan terhalang oleh budaya hukum para pihak dalam perjajian. Kreditur yang tidak menjelaskan penerapan suku bunga anuitas dan disisi lain debitur tidak membaca isi pernjanjian. Selain itu, OJK perlu meningkatkan fungsi pengawasan dan tidak hanya bertindak berdasarkan laporan yang diterima. Kesimpulan yang didapatkan yaitu perlindungan hukum bagi debitur akan terwujud apabila kreditur menjalankan kewajibannya dalam memberikan penjelasan dan debitur memahami haknya akan informasi berkiatan dengan perjanjian kredit. Penegakkan hukum oleh OJK belum berjalan optimal dikarenakan OJK bertindak berdasarkan laporan dan sikap pasif debitur yang disertai dengan tidak ada informasi yang transparan dari pihak kreditur.
Kata Kunci: Perbankan, Perjanjian kredit, Suku Bunga Anuitas
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Subjects: | Tadulako University - Divisions > Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum |
| Divisions: | Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum |
| Date Deposited: | 09 Apr 2026 03:49 |
| Last Modified: | 09 Apr 2026 03:49 |
| URI: | https://repository.untad.ac.id/id/eprint/154431 |
| Baca Full Text: | Baca Sekarang |

