PENYEDIAAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM OLEH PEMERINTAH KOTA DI KOTA PALU

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyediaan tempat pemakaman umum
(tpu) oleh pemerintah kota palu sebagai layanan dasar untuk menjamin hak atas
pemakaman yang layak di tengah pertumbuhan penduduk dan keterbatasan lahan
perkotaan dan mendeskripsikan hakikat tpu sebagai fasilitas publik yang
berorientasi pada kemanusiaan, dan lingkungan serta menganalisis pelaksanaan
kewenangan pemerintah daerah dalam penyediaan dan pengelolaan tpu.
Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan
perundang?undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach),
berlandaskan pengaturan dalam undang-undang dasar negara republik indonesia
1945, undang-undang agraria, undang-undang pemerintahan daerah, undangundang penataan ruang, serta hak asasi manusia. Hasil menunjukkan, secara yuridis
pemkot palu memiliki kewajiban menyediakan tpu yang layak dan inklusif;
implementasi menghadapi kendala utama berupa keterbatasan lahan, lemahnya
koordinasi antarlembaga, belum bakunya standar teknis/pencatatan, serta dukungan
anggaran yang perlu diperkuat; upaya penyediaan tpu telah dilakukan, namun
pemerataan dan integrasinya dengan rencana tata ruang dan fungsi ruang terbuka
hijau masih perlu ditingkatkan; diperlukan penguatan kebijakan melalui
revisi/penyusunan peraturan daerah yang lebih komprehensif, dan pelibatan
masyarakat. Simpulannya, hakekat penyediaan tempat pemakaman umum bagi
rakyat ialah ketenangan dan bagi pemerintah dan pemerintah kota palu ialah
pelayanan sosial. Kewenangan pemerintah dalam penyediaan atau pengadaan
tempat pemakaman umum di kota palu tidak termasuk urusan wajib dan urusan
pilihan pemerintahan daerah kota palu.
Kata kunci: Penyediaan Tempat Pemakaman, Tanggung Jawab, Pemerintah
Kota.