Makna Keadilan Dalam Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pangan Non Tunai

Alokasi anggaran publik selain mempertimbangkan kebutuhan publik, juga harus memenuhi prinsip keadilan, memastikan bahwa anggaran harus dinikmati oleh seluruh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan makna keadilan dalam pelaksanaan anggaran bantuan pangan non tunai oleh pemerintah di Desa Mensung, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Metode etnometodologi digunakan untuk menggali makna keadilan dalam pelaksanaan anggaran bantuan pangan non tunai. Observasi dokumen anggaran bantuan pangan non tunai dan aktivitas pelaksanaan anggaran, serta wawancara mendalam dengan kepala desa, pengelola E-Warung sebagai penyalur bantuan, masyarakat penerima manfaat, dan pendamping sosial. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa prinsip keadilan dimaknai berasaskan aspek distribusi, aspek prosedur, dan aspek hasil. Adanya distribusi bantuan, mekanisme dan prosedur pemberian bantuan, serta manfaat dari penerima bantuan menjadi dasar prinsip keadilan. Dalam aspek distribusi belum mencerminkan keadilan karena masih minimnya keterlibatan masyarakat. Masih adanya kesenjangan mekanisme dan prosedur pemberian bantuan, yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan. Begitu pula kebermanfaatannya dari perspektif penerima bantuan yang belum memenuhi prinsip keadilan. Penelitian ini berimplikasi pada kebijakan bantuan dana dari pemerintah dan pengukuran efektivitas pelaksanaan anggaran sebagai wujud pengelolaan keuangan yang akuntabel.