Transparansi, Akuntabilitas, Dan Opini Audit: Cerminan Tata Kelola Daerah Di Indonesia

Penelitian ini mengkaji pengaruh transparansi anggaran dan akuntabilitas fiskal
terhadap opini audit pemerintah provinsi di Indonesia. Menggunakan pendekatan
kuantitatif dengan unit analisis 34 provinsi dan data sekunder resmi (opini BPK
atas LKPD, indeks/kategori transparansi APBD, dan skor SAKIP), variabel
dioperasionalisasi dalam skala ordinal/interval (WTP=4 sampai dengan TMP=1;
SAKIP C=1 s.d. A=5). Analisis dilakukan menggunakan regresi linear berganda di
SPSS, didahului uji asumsi klasik. Hasil uji menunjukkan data berdistribusi normal
(K–S p=0,322), tidak terdapat heterokedastisitas (scatterplot acak), dan tidak ada
autokorelasi (DW=1,747 di antara dU=1,59 dan 4–dU=2,41). Persamaan estimasi:
Y = 2,486 + 0,787X? + 0,546X?. Secara parsial, transparansi anggaran berpengaruh
positif signifikan terhadap opini audit (t=4,013; p<0,001), dan akuntabilitas fiskal
(SAKIP) juga berpengaruh positif signifikan (t=4,230; p<0,01). Model memiliki
Adjusted R²=0,393, yang mengindikasikan 39,3% variasi opini audit dijelaskan
oleh kedua variabel, dengan R=0,656. Temuan mendukung hipotesis bahwa
peningkatan transparansi dan akuntabilitas fiskal meningkatkan peluang
pemerolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Implikasi kebijakan
menekankan pentingnya digitalisasi pelaporan, penguatan pengendalian internal,
dan peningkatan kapasitas SDM untuk memperkuat tata kelola fiskal dan
kredibilitas laporan keuangan daerah.