IMPLEMENTASI PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU

Sistematis Lengkap,
PTSL, Kepastian Hukum, Kota Palu.
Temuan penelitian menunjukkan bahwa PTSL memberikan dampak positif
bagi masyarakat melalui peningkatan kepastian hukum, berkurangnya sengketa
batas, dan terbukanya akses permodalan melalui sertifikat. Namun, pelaksanaan
program masih menghadapi kendala berupa kurangnya sosialisasi, ketidaksesuaian
data fisik dan yuridis, keterlambatan penerbitan sertifikat, dan administrasi yang
belum sepenuhnya transparan. Faktor pendukung meliputi komitmen pemerintah
daerah, dukungan aparat kelurahan, tambahan petugas surveyor, dan partisipasi
masyarakat. Sementara itu, hambatan utama meliputi terbatasnya SDM, kurangnya
pemerataan informasi, adanya sengketa lahan, serta minimnya anggaran yang
berpengaruh pada fasilitas teknis dan operasional. Secara keseluruhan, dibutuhkan
peningkatan koordinasi, penguatan sumber daya, dan perbaikan pelayanan
pertanahan untuk mengoptimalkan implementasi PTSL di Kota Palu.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan
teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975). Data diperoleh
melalui wawancara mendalam dengan pihak Kantor Pertanahan Kota Palu,
perangkat kelurahan, serta masyarakat penerima manfaat PTSL, yang kemudian
diperkaya dengan data sekunder dari dokumen resmi. Lokasi penelitian dipusatkan
di Kelurahan Birobuli Selatan sebagai salah satu wilayah yang aktif melaksanakan
program PTSL.
Program PTSL merupakan kebijakan nasional yang dirancang untuk
mempercepat pemberian kepastian hukum atas tanah serta membangun tertib
administrasi pertanahan secara menyeluruh. Penelitian ini bertujuan menelaah
bagaimana implementasi PTSL dilakukan di Kota Palu, mengidentifikasi faktor
yang menunjang maupun menghambat pelaksanaannya, serta memahami
kontribusinya terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan hukum masyarakat. Meskipun
capaian program setiap tahunnya tergolong tinggi, pelaksanaan PTSL tetap harus
dilanjutkan mengingat sebagian tanah di Kota Palu belum memiliki sertifikat. Dari
total luas wilayah sebesar 215.282.744 m², baru 182.620.201 m² yang telah
terdaftar, sehingga masih tersisa sekitar 32.662.543 m² yang belum tersertifikasi.
IBRAHIM ALHADAR Stambuk B102 23 037, dengan judul Tesis
“Implementasi Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di
Kantor Pertanahan Kota Palu” ini disusun di bawah bimbingan Bapak Dr. Abdul
Rivai, M.Si. dan Bapak Dr. Asrifai, M.Si.