PERAN PEMERINTAH DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH DI KELURAHAN BAIYA KOTA PALU

Hainun, B40121118 judul skripsi “Peran Pemerintah Dalam Menyelesaikan
Sengketa Tanah Di Kelurahan Baiya Kota Palu”. Dibawah bimbingan oleh Bapak
Muhammad Arief selaku dosen pembimbing I dan Ibu Rusmawaty Bte Rusdin
selaku dosen pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
bagaimana peran pemerintah dalam menyelesaikan sengketa tanah di Kelurahan
Baiya Kota Palu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi,
wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori Peran Pemerintah
menurut Labolo (2006) yang meliputi tiga aspek utama yaitu Regulator,
Fasilitator, dan Dinamisator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah
Kelurahan Baiya telah menjalankan ketiga peran tersebut secara cukup aktif dan
responsif. Sebagai regulator, kelurahan melaksanakan fungsi administratif
pertanahan dengan mengacu pada regulasi Wali Kota dan Badan Pertanahan
Nasional (BPN), meskipun implementasinya dinilai belum optimal, khususnya
dalam penyelesaian sengketa tanah yang berlarut dan belum memberikan
kepastian hukum. Sebagai fasilitator, kelurahan berperan dalam memediasi
konflik melalui musyawarah serta koordinasi dengan lembaga adat, aparat
keamanan, RT/RW, dan tokoh masyarakat, namun masih menghadapi kendala
berupa lemahnya implementasi regulasi dan keterbatasan kewenangan. Sebagai
dinamisator, kelurahan berupaya mendorong dialog, menjaga stabilitas keamanan,
serta meningkatkan tertib administrasi pertanahan, meskipun efektivitasnya masih
memerlukan penguatan ketegasan dan sinergi lintas pihak. Penelitian ini
menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa tanah di Kelurahan Baiya
memerlukan penguatan regulasi, optimalisasi koordinasi antar pemangku
kepentingan, serta ketegasan dalam implementasi kebijakan agar tercipta
penyelesaian sengketa tanah yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan.
Kata Kunci: Regulator, Fasilitator, Dinamisator, Peran Pemerintah, dan Sengketa
Tanah.