OPTIMALISASI ASSET RECOVERY DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI PROSEDUR DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT (DPA)

ABSTRAK Penelitian ini menganalisis optimalisasi asset recovery dan pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana pencucian uang melalui penguatan kewenangan penuntut umum dan penerapan prosedur Deferred Prosecution Agreement (DPA) dalam kerangka pembaruan hukum pidana nasional. Permasalahan utama terletak pada rendahnya rasio pemulihan aset dibandingkan besarnya kerugian negara akibat korupsi dan pencucian uang, yang menunjukkan bahwa penegakan hukum masih berorientasi pada pemidanaan pelaku, bukan pada pemulihan aset. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana membuka ruang penguatan diskresi penuntutan berbasis keadilan restoratif. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta didukung data primer melalui wawancara dengan aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip dominus litis memberikan bargaining power strategis kepada penuntut umum untuk mengarahkan penyelesaian perkara pada pemulihan kerugian negara. Prosedur DPA dapat menjadi instrumen efektif dalam mempercepat pengembalian aset, terutama pada perkara yang melibatkan korporasi dan transaksi lintas yurisdiksi, termasuk aset digital dan kripto. Namun, penerapan DPA harus disertai pengawasan yudisial, standar operasional yang jelas, serta pengujian proporsionalitas guna menjaga keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, optimalisasi kewenangan penuntut umum melalui DPA berpotensi meningkatkan efektivitas asset recovery secara signifikan dalam sistem peradilan pidana ekonomi Indonesia modern. Kata Kunci: Asset recovery; pengembalian kerugian negara; tindak pidana pencucian uang (TPPU); penuntut umum; dominus litis; bargaining power; Deferred Prosecution Agreement (DPA); diskresi penuntutan; keadilan restoratif; perampasan aset; aset digital/kripto; pengawasan yudisial.