KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TERJADINYA TINDAKAN CONTEMPT OF COURT

ABSTRAK Aghna faudzan, D10119855, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanguulangi Terjadinya Tindakan Contempt Of Court, Tahun 2026, Pembimbing I : Syachdin, Pembimbing II : Kamal Indonesia, sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menempatkan lembaga peradilan sebagai pilar fundamental penegakan keadilan. Kepercayaan publik terhadap pengadilan menuntut perlindungan institusional yang memadai guna menjaga wibawa dan kemandirian kekuasaan kehakiman. Namun, ketiadaan Undang-Undang Contempt of Court (CoC) yang komprehensif mengakibatkan maraknya pelecehan terhadap institusi peradilan. Studi ini menyoroti bahwa absennya payung hukum lex specialis mengenai CoC menciptakan anomali regulasi yang serius. Saat ini, ketentuan terkait CoC tersebar secara inkonsisten dalam KUHP, PERMA, dan KUHP Baru. Disparitas struktural ini memicu duplikasi norma, ketidakpastian hukum, serta subjektivitas hakim dalam implementasi sanksi, yang secara substansial melemahkan perlindungan institusi peradilan. Salah satu titik kritis yang dianalisis adalah status officium nobile advokat. Dalam kerangka regulasi saat ini, status tersebut berisiko disalahartikan sebagai imunitas absolut, padahal seharusnya menuntut akuntabilitas profesi yang tinggi. Diperlukan sinkronisasi sanksi berlapis mencakup aspek pidana, disiplin, dan etika untuk memastikan status advokat berfungsi sebagai instrumen integritas, bukan tameng pelanggaran. Selain itu, mekanisme delik aduan dalam Pasal 280 KUHP Baru dianggap kontraproduktif karena menghambat konsistensi penegakan hukum. Perlindungan marwah peradilan seharusnya bersifat ex officio demi menjaga esensi institusi negara. Oleh karena itu, pengesahan UU CoC sebagai lex specialis merupakan urgensi legislatif yang mendesak bagi Pemerintah dan DPR. Rekomendasi utama penelitian ini adalah mengubah mekanisme delik aduan menjadi delik umum guna menjamin kepastian hukum dan memperkuat perlindungan institusional peradilan secara efektif. Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Contempt Of Court.