Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Deepfake Pornografi Di Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum positif di Indonesia
tentang tindak pidana deepfake pornografi serta pertanggungjawaban pidana bagi
pelaku tindak pidana deepfake pornografi. Penelitian ini menggunakan metode
yuridis normatif dengan sumber bahan hukum penelitian yakni bahan primer ,
bahan sekunder dan teknik pengumpulan menggunakan kepustakaan hukum. Dari
hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum ada aturan yang secara eksplisit
mengatur bagaimana pengaturan hukum pidana Indonesia yang mengatur tentang
tindak pidana deepfake pornografi. Namun, tindak pidana tersebut dapat
dimasukkan ke dalam kerangka regulasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun
2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang
Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam undang-undang tersebut terdapat
ketentuan pasal yang dapat dijadikan dasar hukum untuk mengatur tindak pidana
deepfake, yaitu Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik, Pasal 29 Undang-Undang tentang Pornografi, Pasal 433 ayat (2) Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang tentang
Perlindungan Data Pribadi serta Pasal 5 Undang-Undang tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti pelanggaran privasi, penyebaran konten ilegal, dan perlindungan korban melalui
interpretasi yuridis yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.