REKONSTRUKSI PARLIAMENTARY THRESHOLD DALAM SISTEM PEMILIHAN UMUM INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 116/PUU-XXI/2023

ABSTRAK

Gunawan April Yanto (D10122347) Judul : Rekonstruksi Parliamentary
threshold Dalam Sistem Pemilihan Umum Indonesia Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023. Pembimbing 1 : Dr. Muja'hidah, SH,MH,
dan Pembimbing 2 : Leli Tibaka, S.H., M.H.
Parliamentary threshold merupakan ambang batas minimum perolehan suara sah
secara nasional yang harus dipenuhi partai politik untuk dapat diikutsertakan dalam
penentuan kursi di parlemen. Kebijakan ini bertujuan untuk menyederhanakan
sistem multipartai, mengurangi fragmentasi partai, dan mengefektifkan proses
pengambilan keputusan di parlemen. Namun, dalam praktiknya justru
menimbulkan permasalahan seperti hilangnya suara pemilih dan terbatasnya
representasi politik. Penelitian ini menganalisis implikasi Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 terhadap sistem multipartai dan representasi
politik, sekaligus merekonstruksi alternatif pengaturannya pasca putusan tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan
perundang-undangan, konseptual, kasus, historis, dan perbandingan. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah menilai penetapan parliamentary
threshold 4% tidak memiliki dasar metode dan rasionalitas yang memadai serta
mengakui adanya cacat prosedural, sehingga hal tersebut tentu membukakan
kembali ruang koreksi atas praktik penyederhanaan kepartaian yang selama ini
dinilai masih cenderung membatasi partai kecil. Namun, dengan
mengembalikannya kepada DPR dan Pemerintah sebagai open legal policy, arah
sistem multipartai tetap berada dalam kendali partai besar di parlemen, sehingga
peluang partai kecil dalam memperoleh representasi masih sangat bergantung pada
kehendak politik pembentuk undang-undang. Sebagai alternatif, penelitian ini
menawarkan pergeseran dari mekanisme ambang batas parlemen (parliamentary
threshold) ke ambang batas fraksi (fraksi threshold), karena dinilai metode konversi
kursi Sainte Ligue pada dasarnya telah menyaring suara secara alami sesuai
perolehan suara partai, sehingga proporsionalitas tetap terjaga tanpa harus
memperbesar fenomena wasted vote. Apabila hal tersebut tetap dipertahankan,
penentuannya harus berbasis kajian akademik dan perhitungan yang rasional.
Selain itu, juga diusulkan mekanisme terkait stembus accord sebelum pemungutan
suara serta pembentukan fraksi gabungan pasca pemilu guna menindaklanjuti dan
menyeimbangkan efektivitas parlemen serta menjaga keterwakilan partai politik.

Kata Kunci: Rekonstruksi, parliamentary threshold, Mahkamah Konstitusi