IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXII/2024 TERHADAP MASA JABATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA PERIODE 2024-2029

Moh. Syahrul (D10122339) Judul : Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi
Terhadap Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
dan Kabupaten/Kota Periode 2024-2029. Pembimbing 1 : Prof. Dr. Aminuddin
Kasim, SH., M.Hum, dan Pembimbing 2 : Nasrullah Muhammadong,
SH.,LL.M
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan
penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah membawa implikasi
konstitusional yang signifikan terhadap pengaturan masa jabatan anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota periode 2024–
2029. Pemisahan tersebut menimbulkan persoalan sinkronisasi masa jabatan DPRD
dengan jadwal Pemilu Daerah yang baru, sehingga berpotensi menimbulkan
ketidakpastian hukum, persoalan legitimasi demokratis, serta kekosongan norma
transisional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap masa jabatan anggota
DPRD serta merumuskan desain mekanisme transisi yang konstitusional dan
sejalan dengan prinsip negara hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah
penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan
pendekatan konseptual, serta analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer,
sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah
Konstitusi tersebut membuka kemungkinan penyesuaian masa jabatan anggota
DPRD melalui mekanisme perpanjangan masa jabatan yang bersifat transisional,
sepanjang dilakukan berdasarkan dasar hukum yang jelas dan tidak bertentangan
dengan prinsip periodisitas pemilu lima tahunan, kedaulatan rakyat, serta kepastian
hukum. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pembentuk undang-undang untuk
segera merumuskan ketentuan peralihan yang komprehensif guna menghindari
krisis konstitusional dan menjaga stabilitas pemerintahan daerah pasca putusan
Mahkamah Konstitusi tersebut.
Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Pemilu Daerah, Masa Jabatan DPRD,
Putusan MK 135/PUU-XXII/2024, Negara Hukum.