GUGATAN GANTI RUGI AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE

Pesatnya kemajuan teknologi khususnya perkembangan internet di Indonesia, jual
beli online pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli modern yang
mengimplikasikan inovasi teknologi seperti internet sebagai media transaksi, akan
tetapi sering terjadi jual beli online tidak sesuai dengan pesanan atau terjadi
keterlambatan barang sampai ditujuan, menyebabkan kerugian konsumen. Ganti rugi
akibat wanprestasi adalah suatu ganti rugi yang dibebankan kepada pihak debitur
karena tidak melakukan prestasi sesuai dengan perjanjian dan menim bulkan
kerugian terhadap pihak kreditur. Perjanjian antara pihak kreditur dan debitur yang
telah disepakati antara kedua belah pihak wajib untuk dilaksanakan karena perjanjian
yang telah mereka sepakati sifatnya mengikat dan menjadi undang-undang bagi
kedua belah pihak. Dalam Pasal 1246 KUHPdt mengatur tentang ganti rugi akibat
wanprestasi (cedera janji). Permasalahan yang menarik untuk dikaji adalah
bagaimana pengaturan wanprestasi terhadap perjanjian jual beli melalui online, dan
tanggung gugat bagi para pihak terhadap perjanjian jual beli melalui online. Tipe
penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode yaitu peninjauan suatu
permasalahan dari peraturan perundang-undangan, yurisprodensi, dan asas-asas
hukum yang berlaku dalam kaitannya dengan permasalahan yang ada. Mengenai
bahan-bahan atau sumber bahan hukum yang dapat dijadikan objek study dalam
penulisan ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, serta bahan
hukum tersier. Setelah bahan hukum terkumpul, maka dilakukan analisa bahan
hukum dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian
dalam pelaksanaan ganti rugi akibat wanprestasi dapat ditarik kesimpulan,
Pengaturan ganti rugi yang dimintakan hanyalah sebatas kerugian dan kehilangan
keuntungan yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi tersebut, sebagaimana
yang ditentukan dalam Pasal 1246 KUHPerdata. Jadi seperti halnya pada perjanjian
lainnya, pada perjanjian jual beli secara online juga diatur dalam beberapa
peraturan dan undang-undang, diantaranya undang-undang nomor 11 tahun 2008
tentang informasi dan transaksi elektronik, undang- undang nomor 8 tahun 1999
tentang perlindungan konsumen, dan yang pasti mengaturnya adalah kitab
undang-undang hukum perdata (KUHPerdata), dan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bentuk tanggung gugat para pihak
dalam jual beli melalui Internet yaitu pihak penjual bertanggung jawab atas semua
produk atau jasa yang telah di iklankannya di Internet serta bertanggung jawab atas
pengiriman barang atau jasa yang telah dipesan oleh seorang pembeli.