TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYIMPANGAN PIDANA MINIMUM KHUSUS DALAM PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor. 2296 K/Pid.Sus/2024)

ABSTRAK

Fahima Ramadani, D 101 22 351, Tinjauan Yuridis Terhadap Penyimpangan
Pidana Minimum Khusus Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika (Studi
Putusan Nomor. 2296 K/Pid.Sus/2024), Pembimbing I: Awaliah, Pembimbing
II: Hasnawati.
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya penyimpangan terhadap ketentuan
pidana minimum khusus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2296
K/Pid.Sus/2024 terkait tindak pidana Narkotika. Permasalahan utama dalam
penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam
menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus serta implikasi terhadap
konsistensi penerapan hukum. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dasar
pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam penyimpangan tersebut serta
menganalisis penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan
perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung memperbaiki putusan judex facti
dengan mengubah penerapan pasal dari Pasal 114 ayat (1) menjadi Pasal 112 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perubahan
penerapan pasal oleh Mahkamah Agung didasarkan pada tidak terpenuhinya unsur
perantara jual beli akibat tidak adanya saksi yang relevan. Namun demikian, dalam
aspek pemidanaan, Mahkamah Agung menjatuhkan pidana penjara di bawah batas
minimum khusus tanpa disertai pertimbangan yang memadai mengenai alasan
penyimpangan tersebut, sementara pidana denda tetap dijatuhkan sesuai ketentuan
undang-undang. Kondisi ini menunjukkan lemahnya konstruksi argumentasi
pemidanaan yang berpotensi menimbulkan disparitas pidana, serta menimbulkan
ketidakpastian penerapan ketentuan pidana minimum khusus dalam praktik
peradilan. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya pertimbangan
hakim yang komprehensif dan argumentatif dalam setiap penyimpangan terhadap
ketentuan pidana minimum khusus guna menjaga keadilan dan kepastian hukum.
Kata Kunci: Disparitas Pidana, Narkotika, Pertimbangan Pemidanaan,
Pidana Minimum Khusus.