IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDISTRIBUSIAN LIQUIFIED PETROLEUM GAS (LPG) 3 KILOGRAM DI KECAMATAN PALU BARAT KOTA PALU

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan
pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram di Kecamatan
Palu Barat, Kota Palu, dengan menggunakan model implementasi kebijakan
Van Meter dan Van Horn yang mencakup enam variabel: standar dan
sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi pelaksana,
karakteristik organisasi pelaksana, disposisi pelaksana, serta kondisi sosial,
ekonomi, dan politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi,
dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan
pendistribusian LPG 3 kilogram di Kecamatan Palu Barat belum berjalan
optimal. Pada aspek standar dan sasaran kebijakan, distribusi masih tidak
tepat sasaran karena LPG 3 kilogram lebih banyak diakses oleh rumah
tangga menengah ke atas dan pengecer dibanding masyarakat miskin. Pada
aspek sumber daya, keterbatasan tenaga pelaksana, lemahnya pengawasan,
serta ketidakkonsistenan penggunaan alat keselamatan dan kontrol kualitas
menghambat efektivitas distribusi. Aspek komunikasi antarorganisasi juga
belum optimal, ditandai dengan minimnya sosialisasi dan ketidaksinkronan
data pada aplikasi MAP yang menyebabkan pencatatan kuota dan stok tidak
real time. Pada aspek karakteristik organisasi pelaksana, sebagian besar
pangkalan tidak menjalankan prosedur standar seperti pemeriksaan tabung
dan verifikasi dokumen. Aspek disposisi pelaksana juga menunjukkan
variasi kepatuhan, di mana beberapa pangkalan masih melakukan penjualan
bebas dan menjual di atas HET. Sementara itu, kondisi sosial-ekonomi
masyarakat, seperti rendahnya kesadaran mengenai peruntukan LPG 3
kilogram, turut memperburuk ketidaktepatan sasaran distribusi.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa permasalahan implementasi
kebijakan pendistribusian LPG 3 kilogram di Kecamatan Palu Barat bersifat
sistemik dan saling berkaitan. Keberhasilan kebijakan memerlukan
penguatan pengawasan, penegakan sanksi bagi pangkalan yang melanggar
ketentuan, percepatan sinkronisasi data digital melalui aplikasi MAP,
peningkatan kapasitas pelaksana, serta sosialisasi yang lebih masif kepada

masyarakat. Upaya tersebut penting agar distribusi LPG 3 kilogram benar-
benar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi rumah tangga miskin dan

pelaku usaha mikro kecil sesuai dengan tujuan subsidi pemerintah.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Distribusi LPG 3 Kg, Van Meter dan
Van Horn, Subsidi Energi, Palu Barat