EKSISTENSI DPR-RI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PASCA PERUBAHAN UUD 1945 (STUDI PERBANDINGAN DPR-RI PADA MASA TAHUN PEMERINTAHAN PRESIDEN SUSILO 10 BAMBANG YUDHOYONO DENGAN MASA 10 TAHUN PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO)

Penelitian ini menganalisis eksistensi Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia (DPR-RI) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen
UUD 1945, dengan membandingkan dua era pemerintahan: Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY, 2004-2014) dan Joko Widodo (Jokowi, 2014-2024). Penelitian
menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan,
konseptual, analitis, dan komparatif untuk mengkaji transformasi peran dan fungsi
DPR-RI.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa amandemen UUD 1945 telah memperkuat
kedudukan konstitusional DPR-RI melalui Pasal 20 ayat (1) yang menetapkan DPR
sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang, serta Pasal 20A yang
memberikan hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Namun, terdapat
perbedaan signifikan dalam implementasinya. Era SBY menunjukkan DPR yang
lebih independen dengan konstelasi politik seimbang, aktif menggunakan hak
pengawasan, dan proses legislasi yang deliberatif meski lambat. Sebaliknya, era
Jokowi ditandai oleh koalisi gemuk (74% kursi DPR) yang menghilangkan fungsi
oposisi, peningkatan produktivitas legislasi secara kuantitatif namun penurunan
kualitas, serta melemahnya fungsi checks and balances.
Perubahan ini dipengaruhi faktor internal (komposisi politik, desain kelembagaan,
kapasitas anggota) dan eksternal (kontrol sosial, polarisasi media, sistem pemilu).
Implikasinya adalah menurunnya kepercayaan publik dan kualitas demokrasi.
Penelitian merekomendasikan reformasi regulasi, penguatan kelembagaan,
mendorong oposisi efektif, transparansi, dan reaktivasi fungsi pengawasan untuk
memperkuat peran DPR-RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Kata Kunci: DPR-RI, amandemen UUD 1945, checks and balances, fungsi
legislasi, fungsi pengawasan.