FUNGSI KEJAKSAAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEREKONOMIAN YANG BERIMPLIKASI PADA KEUANGAN NEGARA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis reposisi fungsi Kejaksaan dalam penegakan hukum tindak pidana perekonomian guna, serta rekonstruksi kebijakan penegakan hukum untuk meningkatkan efektivitas pemulihan keuangan negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reposisi fungsi Kejaksaan RI dalam penegakan hukum tindak pidana perekonomian telah bergeser dari pendekatan retributif menuju restoratif-ekonomis yang berorientasi pada pemulihan kerugian keuangan negara. Perubahan tersebut terlihat melalui penguatan kewenangan Kejaksaan dalam UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan dan KUHAP 2025, khususnya terkait penanganan tindak pidana yang merugikan perekonomian negara dan penerapan mekanisme denda damai. Dalam perkembangannya, Kejaksaan tidak lagi hanya berfungsi sebagai lembaga penuntutan, tetapi juga sebagai institusi strategis dalam asset recovery dan penyelamatan keuangan negara. Penelitian ini juga menemukan bahwa implikasi yuridis yang dihadapi Kejaksaan meliputi kompleksitas pembuktian kerugian negara, disharmonisasi regulasi, dualisme kerugian bisnis dan kerugian negara, serta tuntutan pembuktian digital dan audit forensik. Sementara itu, hambatan sosiologis meliputi lemahnya koordinasi antar-lembaga, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta budaya hukum yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum tindak pidana perekonomian. Rekonstruksi kebijakan penegakan hukum dilakukan melalui penguatan pendekatan asset recovery dan follow the money, harmonisasi regulasi, optimalisasi mekanisme denda damai, peningkatan kapasitas Jaksa dalam audit forensik digital, serta penguatan sinergi antar-lembaga penegak hukum guna meningkatkan efektivitas pemulihan keuangan negara secara berkelanjutan.