ANALISIS YURIDIS TERHADAP GANGGUAN FUNGSI JALAN KHUSUS OLEH MASYARAKAT AKIBAT AKTIVITAS INDUSTRI PERTAMBANGAN (STUDI KASUS KABUPATEN MOROWALI)

SURYADI (2026) ANALISIS YURIDIS TERHADAP GANGGUAN FUNGSI JALAN KHUSUS OLEH MASYARAKAT AKIBAT AKTIVITAS INDUSTRI PERTAMBANGAN (STUDI KASUS KABUPATEN MOROWALI). Magister thesis, Universitas Tadulako.

Full text not available from this repository.

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana terhadap tindakan penutupan jalan khusus oleh masyarakat serta menilai efektivitas implementasinya akibat aktivitas industri pertambangan di Kabupaten Morowali. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap penutupan jalan khusus dan sejauh mana efektivitas penerapannya dalam praktik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normati fempiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, pengaturan terhadap tindakan penutupan jalan khusus telah memiliki dasar hukum yang jelas dalam Undang-Undang Jalan, KUHP, serta Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya Pasal 162. Jalan khusus sebagai sarana operasional perusahaan berada dalam penguasaan penyelenggara dan tidak diperuntukkan bagi umum, sehingga tindakan penutupan tanpa hak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dan berpotensi dipidana. Namun dalam praktik penegakan hukum belum berjalan optimal, yang ditandai dengan pendekatan persuasif aparat penegak hukum serta adanya konflik kepentingan antara masyarakat dan perusahaan. Selain itu, efektivitas implementasi hukum terhadap penutupan jalan khusus di Kabupaten Morowali masih rendah. Hal ini disebabkan oleh tidak konsistennya penegakan hukum, lemahnya koordinasi dan sarana pendukung, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta budaya hukum yang cenderung mengedepankan aksi kolektif. Di sisi lain, faktor ketidakadilan yang dirasakan masyarakat akibat dampak aktivitas pertambangan juga menjadi pemicu utama terjadinya tindakan tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum yang seharusnya (das sollen) dengan kenyataan di lapangan (das sein), sehingga hukum belum mampu mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan secara seimbang.

Item Type: Thesis (Magister)
Subjects: Tadulako University - Divisions > Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Divisions: Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Date Deposited: 22 Jun 2026 07:10
Last Modified: 22 Jun 2026 07:10
URI: https://repository.untad.ac.id/id/eprint/155833
Baca Full Text: Baca Sekarang

Actions (login required)

View Item
View Item