AKUNTABILITAS PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH MELALUI PENERAPAN SISTEM ELEKTRONIK BARANG MILIK DAERAH (E-BMD) DI KABUPATEN BANGGAI

Nurinka Handayani Iskandar Zulkarnain, B40122020. Judul Skripsi: “Akuntabilitas Penatausahaan Barang Milik Daerah Melalui Penerapan Sistem Elektronik Barang Milik Daerah (E-BMD) di Kabupaten Banggai”. Penelitian ini dipandu langsung oleh Bapak Muhammad Arief Pembimbing I serta Ibu Sulfitri Husain, Pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) melalui penerapan Electronic Barang Milik Daerah (e-BMD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banggai serta menilai sejauh mana sistem tersebut mendukung pertanggungjawaban, pengawasan, dan transparansi pengelolaan aset daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teori akuntabilitas publik menurut Mikael Edowai yang mencakup tiga aspek utama, yaitu pertanggungjawaban, pengawasan, dan transparansi. Data penelitian diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan 5 informan yaitu Pengurus Barang Pengelola, Pembantu Pengurus Barang Pengelola, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, serta admin aplikasi e-BMD. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan eBMD telah mendukung penyajian laporan aset sesuai dengan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 melalui mekanisme rekonsiliasi berkala dan verifikasi berjenjang. Sistem juga menyediakan fitur validasi dan audit trail yang memperkuat pengawasan serta menyajikan data aset yang terintegrasi dan dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Namun, implementasi e-BMD masih menghadapi kendala berupa keterbatasan infrastruktur teknologi, integrasi sistem yang belum sepenuhnya optimal, serta kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan e-BMD di Kabupaten Banggai telah berjalan dan berkontribusi dalam memperkuat akuntabilitas penatausahaan BMD, tetapi masih memerlukan penguatan teknis dan kelembagaan agar dapat berfungsi secara lebih efektif dan berkelanjutan. Kata Kunci: Akuntabilitas, Penatausahaan BMD, e-BMD, BPKAD, Transparansi.