PENGATURAN KOMPETENSI PERADILAN MILITER TERHADAP TINDAK PIDANA UMUM

ABSTRAK

Fadil Albani Hi. Badewi, D 101 22 089, Pengaturan Kewenangan Peradilan Militer Terhadap Tindak Pidana Umum, Pembimbing I: Rustam Paula, S.H.,M.H., Pembimbing II: Mohamad Safrin, S.H.,M.H.
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya persoalan normatif dalam pengaturan kompetensi peradilan militer terhadap tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI terhadap masyarakat sipil. Dalam negara hukum, penyelesaian perkara pidana harus menjamin kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum, serta perlindungan hak korban. Namun, pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer masih menitikberatkan kewenangan mengadili pada status pelaku sebagai prajurit, sedangkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia telah mengarah pada pemisahan yurisdiksi berdasarkan jenis tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kompetensi peradilan militer terhadap tindak pidana umum serta menjawab apakah tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh prajurit TNI terhadap masyarakat sipil harus tunduk pada kompetensi peradilan militer. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yuridis dengan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya disharmoni norma antara Undang-Undang Peradilan Militer dan Undang-Undang TNI, khususnya terkait batas kewenangan peradilan militer dalam mengadili tindak pidana umum. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi tidak sejalan dengan prinsip negara hukum serta persamaan di hadapan hukum. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa reformulasi Undang-Undang Peradilan Militer diperlukan untuk membatasi yurisdiksi peradilan militer hanya pada tindak pidana militer, sedangkan tindak pidana umum oleh prajurit terhadap masyarakat sipil seharusnya menjadi kompetensi peradilan umum. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji model ideal reformasi peradilan militer dengan pendekatan perbandingan hukum dan praktik peradilan di negara lain.

Kata Kunci: Peradilan Militer; Tindak Pidana Umum; Prajurit TNI; Negara Hukum;.