Peran Penyidik Polri Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertanahan (Studi Pada Ditreskrimum Subdit II Hardabangtah Polda Sulteng

Ram Mahiswara, D10224043, Peran Penyidik Polri Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertanahan (Studi Pada Ditreskrimum Subdit II Hardabangtah Polda Sulteng), Dibimbing oleh Hj. Sitti Fatimah Maddusila dan Hj. Kartini Malarangan.

Penelitian ini menganalisis peran Ditreskrimum Subdit II Hardabangtah Polda Sulawesi Tengah dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pertanahan di Sulawesi Tengah serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkara pertanahan memiliki karakter kompleks dan multidimensional karena mengandung irisan antara aspek pidana, perdata, dan administrasi pertanahan. Dalam praktiknya, penyidik tidak hanya membuktikan unsur delik secara formil (actus reus dan mens rea), tetapi juga melakukan penilaian mendalam untuk membedakan sengketa perdata murni dengan tindak pidana, dengan mempertimbangkan keadilan substantif guna menghindari kriminalisasi. Penegakan hukum pidana berkontribusi dalam menjaga tertib hukum dan perlindungan hak atas tanah, meskipun kepastian hukum belum optimal akibat kompleksitas konflik agraria, kelemahan administrasi, dan keterbatasan sumber daya. Kendala yang dihadapi bersifat multidimensional, meliputi aspek struktural berupa tumpang tindih kewenangan dan ketergantungan pada ATR/BPN; aspek teknis berupa kompleksitas pembuktian; keterbatasan sumber daya dan kompetensi penyidik; serta faktor sosiologis seperti konflik sosial dan kepentingan ekonomi yang besar. Lamanya penyelesaian perkara tidak semata-mata disebabkan oleh kinerja penyidik, tetapi juga oleh belum terintegrasinya sistem hukum pertanahan antara aspek pidana, perdata, dan administrasi.

Kata Kunci: Penyidikan, Tindak Pidana Pertanahan, Penegakan Hukum, Kendala Penyidikan, Kepastian Hukum