GIVU DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI MASYARAKAT HUKUM ADAT TAU TAA WANA

Moh. Aldi M Yura, D101 19 133, Givu Dalam Penyelesaian Perkara
Perceraian Di Masyarakat Adat Tau Taa Wana, Pembimbing I: Dr. Nurul
Miqat, SH., M. Kn, Pembimbing II: H. Ashar Ridwan, Lc., MA
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan hukum adat Tau Taa Wana
dalam penyelesaian perkara perceraian melalui mekanisme peradilan adat
(mogombo ada), serta menganalisis kedudukan dan penerapan sanksi adat (givu)
dalam perspektif hukum nasional Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk
mengetahui proses penyelesaian sengketa perceraian adat serta peran lembaga adat
dalam menjaga keseimbangan sosial masyarakat hukum adat Tau Taa Wana.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan
pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Mire,
Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah. Data
diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Sumber data
terdiri atas data primer yang diperoleh dari Ketua Adat (Tau Tua Ada), tokoh adat,
masyarakat adat, serta pihak yang pernah terlibat dalam sidang adat, dan data
sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta dokumen yang
berkaitan dengan hukum adat dan perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
penyelesaian perkara perceraian dalam masyarakat adat Tau Taa Wana dilakukan
melalui mekanisme sidang adat (mogombo ada) yang dipimpin oleh ketua adat.
Dalam proses tersebut diterapkan sanksi adat berupa givu yang berfungsi sebagai
bentuk hukuman sekaligus pemulihan keseimbangan sosial masyarakat. Bentuk
sanksi adat disesuaikan dengan jenis pelanggaran, status pelaku, dan tingkat
kesalahan yang dilakukan. Peradilan adat Tau Taa Wana masih diakui dan dipatuhi
oleh masyarakat karena dianggap mampu memberikan rasa keadilan, menjaga
keharmonisan sosial, serta menyelesaikan sengketa secara musyawarah. Dengan
demikian, keberadaan hukum adat Tau Taa Wana memiliki relevansi dan kontribusi
dalam mendukung sistem hukum nasional, khususnya dalam penyelesaian sengketa
berbasis kearifan lokal.
Kata Kunci : Givu; Tau Taa Wana; Perceraian