PEMENUHAN HAK TERSANGKA TINDAK PIDANA DALAM PROSES PENYIDIKAN PERUNDUNGAN ANAK DI BAWAH UMUR ( STUDI KASUS KEPOLISIAN RESORT TOLITOLI)

FATIA RAHMAH, D10122104, PEMENUHAN HAK TERSANGKA
TINDAK PIDANA DALAM PROSES PENYIDIKAN PERUNDUNGAN
ANAK DI BAWAH UMUR ( STUDI KASUS KEPOLISIAN RESORT
TOLITOLI), Di Bimbing Oleh: Syachdin Dan Muh Fikri
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak tersangka anak dalam
proses penyidikan tindak pidana perundungan di Kepolisian Resor Tolitoli serta
mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (yuridis sosiologis)
dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan penyidik
Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Tolitoli, advokat, perwakilan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta tokoh
masyarakat, yang didukung dengan studi dokumentasi dan kajian pustaka terhadap
peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pemenuhan hak tersangka anak telah dilaksanakan melalui pendekatan penyidikan
yang humanis dan non-represif, pendampingan orang tua atau wali sejak tahap awal
pemeriksaan, penyediaan ruang pemeriksaan khusus anak, serta penerapan prinsip
ultimum remedium dalam pembatasan penahanan. Namun, pemenuhan hak bantuan
hukum belum terlaksana secara optimal karena keterbatasan sumber daya manusia,
khususnya ketiadaan advokat yang memiliki spesialisasi peradilan pidana anak.
Faktor pendukung meliputi keberadaan Unit PPA, pemahaman penyidik terhadap
prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak, serta koordinasi antar lembaga, sedangkan
faktor penghambat meliputi keterbatasan sarana prasarana, minimnya aparatur
bersertifikasi anak, keterbatasan fasilitas pendukung, serta faktor sosial budaya
masyarakat yang masih berorientasi pada paradigma penghukuman. Penelitian ini
menyimpulkan bahwa pemenuhan hak tersangka anak di Polres Tolitoli telah
berjalan secara normatif dan struktural, namun belum sepenuhnya optimal secara
substantif, sehingga diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas
sumber daya manusia, dan pengembangan sistem pendampingan hukum berbasis
perlindungan anak.
Kata Kunci: Anak berhadapan dengan hukum, perundungan, hak tersangka anak,
penyidikan, Sistem Peradilan Pidana Anak.