PROBLEMATIK HUKUM HAK ATAS TANAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI ZONA MERAH PASCA LIKUIFAKSI DI KOTA PALU

ABSTRAK
Non Sri Febby Yanji D10224034. Problematik Hukum Hak Atas Tanah
Yang Ditetapkan Sebagai Zona Merah Pasca Likuifaksi di Kota Palu
dibimbing oleh Nurul Miqat pembimbing utama dan Asri Lasatu
pembimbing anggota.
Penetapan zona merah pasca likuifaksi di Kota Palu merupakan kebijakan
mitigasi bencana yang menimbulkan problematik yuridis terhadap hak atas tanah
masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan
penetapan zona merah terhadap hak atas tanah serta untuk menemukan problem
yang menghambat pemenuhan kepastian hukum bagi pemegang hak di wilayah
terdampak. Jenis penelitian adalah normatif-empiris menggunakan pendekatan
perundang-undangan, sosiologis dan data lapangan yang diperoleh dari Kantor
Badan Pertanahan Kota Palu kemudian teknik analisis menggunakan analisis
kualitatif dengan penalaran hukum deduktif dan interpretatif. Rumusan masalah
pertama bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah yang
lahannya ditetapkan sebagai zona merah pasca likuifaksi, yang ke dua apa
problem normatif dan empiris dalam pelaksanaan kebijakan penetapan zona
merah terhadap hak atas tanah. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama,
implementasi kebijakan ini belum memberikan kepastian substansif karena
pemerintah cenderung mengedepankan bantuan Huntap tetapi menekan hak
perdata warga melalui pembekuan layanan administrasi pertanahan. Kedua
problem normatif terdapat disharmoni yuridis antara kebijakan penataan ruang
dengan jaminan hak milik warga yang terdampak likuifaksi dan problem empiris
kesulitan rekonstruksi batas lahan. Kesimpulan hal ini mengakibatkan
ketidakpastian hukum substansif, sehingga diperlukan pemulihan hak melalui
mekanisme pengadaan tanah dengan ganti kerugian yang adil guna menjamin
perlindungan hak milik warga.
KATA KUNCI: Hak Atas Tanah, Zona Merah, Likuifaksi, Kepastian Hukum.