ANALISIS HUKUM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA KEJAKSAAN NEGERI BUOL

Penerapan restorative justice (keadilan restoratif) dalam sistem peradilan pidana di
Indonesia merupakan salah satu terobosan hukum yang diupayakan untuk
mewujudkan penegakan hukum yang lebih humanis, berkeadilan, dan berorientasi
pada pemulihan keadaan. Kejaksaan sebagai lembaga sentral dalam tahapan
penuntutan memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan prinsip tersebut
sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang
Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis dasar hukum, mekanisme, efektivitas, serta hambatan normatif
dan empiris dalam penerapan restorative justice pada Kejaksaan Negeri Buol.
Penelitian menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan perundangundangan, pendekatan konsep, serta pendekatan sosiologis guna memperoleh
gambaran komprehensif mengenai penerapan kebijakan tersebut di tingkat daerah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif penerapan keadilan restoratif
pada Kejaksaan Negeri Buol telah memiliki landasan hukum yang kuat, baik dari
aspek regulasi nasional maupun petunjuk teknis operasional internal Kejaksaan RI.
Implementasi restorative justice di Kejaksaan Negeri Buol meningkatkan efisiensi
penyelesaian perkara, mengurangi beban penjara, serta mendorong harmonisasi
sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Namun demikian, penelitian
menemukan sejumlah hambatan, antara lain keterbatasan regulasi dalam
mengakomodasi seluruh jenis perkara, masih kuatnya paradigma retributif pada
aparat penegak hukum dan masyarakat, minimnya fasilitas pendukung mediasi
penal, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat dan tujuan
keadilan restoratif.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan restorative justice pada Kejaksaan
Negeri Buol telah berjalan cukup efektif, namun belum optimal. Oleh karena itu,
diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, sosialisasi intensif
kepada masyarakat, serta kolaborasi lintas lembaga guna memperluas ruang
keberlakuan keadilan restoratif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan kebijakan restorative justice
di Indonesia, khususnya dalam konteks peradilan pidana berbasis pemulihan.