IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PALU

Palty Zainal Sibarani, Nomor Stambuk B 102 24 050, dengan judul
Implementasi Kebijakan Pedoman Tata Naskah Dinas di Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Palu, dibimbing oleh Dr. Mashuri H. Tahili, M.Pd., M.Si. dan
Dr. Subhan Haris, S.T., M.A.P.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan
Pedoman Tata Naskah Dinas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu
berdasarkan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas. Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan George
C. Edward III yang mencakup empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber
daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif
deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan
dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pedoman
Tata Naskah Dinas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu telah berjalan,
namun belum sepenuhnya optimal. Pada aspek komunikasi, sosialisasi kebijakan
belum dilakukan secara merata dan berkelanjutan sehingga masih terdapat
perbedaan pemahaman di antara aparatur. Pada aspek sumber daya, masih
ditemukan keterbatasan kompetensi teknis pegawai dalam memahami format,
sistematika, dan prosedur tata naskah dinas sesuai regulasi. Pada aspek disposisi,
secara umum aparatur menunjukkan sikap mendukung kebijakan, namun
konsistensi dalam penerapan dan kepatuhan terhadap standar masih perlu
ditingkatkan. Sementara itu, pada aspek struktur birokrasi, meskipun telah tersedia
POS dan pedoman tertulis, pengawasan dan evaluasi implementasi belum
dilakukan secara maksimal sehingga masih ditemukan ketidaksesuaian dalam
praktik administrasi surat-menyurat.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan Pedoman Tata
Naskah Dinas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu dipengaruhi oleh
interaksi keempat variabel dalam model George C. Edward III. Untuk
meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan, diperlukan penguatan sosialisasi,
peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan berkelanjutan, optimalisasi
pengawasan internal, serta komitmen pimpinan dalam memastikan kepatuhan
terhadap standar tata naskah dinas guna mewujudkan administrasi pemerintahan
yang tertib, akuntabel, dan profesional.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Tata Naskah Dinas, Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Palu.