PENERAPAN PRINSIP HUKUM PERJANJIAN DALAM KONTRAK ELEKTRONIK PADA TRANSAKSI DIGITAL

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana prinsip hukum perjanjian diterapkan dalam kontrak elektronik pada layanan dompet digital. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan, terhadap dokumen kontrak elektronik masing-masing aplikasi. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi besar dalam sistem transaksi keuangan di Indonesia, yang ditandai dengan maraknya penggunaan layanan dompet digital sebagai bagian dari inovasi financial technology. Kondisi ini memunculkan kebutuhan akan kejelasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan kontrak elektronik antara penyedia layanan dan pengguna. Peningkatan transaksi digital melalui dompet elektronik menuntut analisis mendalam terhadap penerapan prinsip-prinsip hukum perjanjian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formal prinsip kebebasan berkontrak, konsensualisme, itikad baik, personalitas, dan keseimbangan telah diakomodasi dalam kontrak elektronik. Namun, dalam praktik masih terdapat ketimpangan, ditandai dengan penggunaan kontrak baku yang bersifat sepihak, terbatasnya ruang negosiasi bagi pengguna, serta pembatasan tanggung jawab oleh penyedia layanan. Dengan demikian, penerapan prinsip itikad baik dan keseimbangan belum optimal, karena pengguna tidak memiliki perlindungan hukum yang proporsional. Akibatnya, hubungan kontraktual cenderung menguntungkan penyedia layanan dan berpotensi merugikan pengguna dalam transaksi digital. Hasil temuan ini menegaskan bahwa penguatan asas itikad baik dan keseimbangan dalam kontrak elektronik sangat diperlukan untuk menciptakan keadilan serta kepastian hukum bagi para pihak. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi terhadap penerapan prinsip-prinsip hukum perjanjian pada praktik kontrak digital agar sesuai dengan perlindungan konsumen dan perkembangan hukum di era digital.