ANALISIS HUKUM PERJANJIAN TITIP GADAI BARANG ELEKTRONIK (STUDI KASUS: PT. SARARA GADAI INDONESIA DI KOTA PALU)

Rizky Sabrina, D 101 22 811, Analisis Hukum Perjanjian Titip Gadai Barang
Elektronik (Studi Kasus: PT. Sarara Gadai Indonesia di Kota Palu),
Pembimbing I: Hj. Rosnani Lakunna, Pembimbing II: Moh. Saleh
Pegadaian berperan strategis dalam memenuhi kebutuhan pendanaan cepat
terutama bagi masyarakat dan UMKM yang memiliki keterbatasan akses ke
perbankan formal. Pegadaian di Indonesia yang memiliki peran yang cukup
strategis adalah pegadaian swasta. Salah satu pegadaian swasta yang ada di Kota
Palu saat ini adalah PT. Sarara Gadai Indonesia, namun saat ini praktik gadai yang
dilaksanakan oleh Sarara Gadai belum sejalan dengan aturan hukum yang berlaku
dan klausul baku perjanjian yang dibuat oleh PT. Sarara Gadai Indonesia justru
berindikasi tidak memihak pada kepentingan konsumen (nasabah). Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian titip gadai barang
elektronik di PT. Sarara Gadai Indonesia di Kota Palu dan mengetahui bagaimana
Kesesuaian Klausul Perjanjian Titip Gadai Barang Elektronik pada PT. Sarara
Gadai Indonesia di Kota Palu dengan ketentuan KUHPerdata dan POJK. Jenis
penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitan berlokasi di
outlet PT. Sarara Gadai Indonesia cabang I gusti Ngurah Rai. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian titip gadai barang elektronik di PT.
Sarara Gadai Indonesia merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian utang
piutang yang betujuan sebagai jaminan pelunasan utang. Namun, saat ini
perusahaan sarara gadai belum memiliki izin resmi dan OJK terbukti lemah dalam
mengawasi sehingga pengawasan masih belum efektif, meskipun secara praktik
pelaksanaan perjanjian didukung oleh kemudahan persyaratan yang fleksibel serta
proses pencairan yang cepat. Ditinjau dari kesesuaian klausul perjanjian titip gadai
telah memenuhi sebagian ketentuan aturan hukum gadai termasuk syarat sah
perjanjian, namun belum sepenuhnya selaras dikarenakan masih terdapat beberapa
klausul perjanjian yang menyimpang dari aturan hukum sebagaimana yang diatur
dalam KUHPerdata dan POJK.
Kata Kunci: Barang Elektronik, Perjanjian, PT. Sarara Gadai Indonesia, Titip
Gadai.