POST DISASTER GOVERNANCE: RELASI KUASA DAN POLITIK RUANG PADA PEMBANGUNAN HUNTAP MANDIRI PASCA BENCANA DI KELURAHAN MAMBORO BARAT KOTA PALU

ABSTRAK
Sarina. Stambuk B30122032, Progran Studi Antropologi Jurusan IImu Sosial, Fakultas IImu Sosial dan IIlmu Politik Universitas Tadulako. Judul Skrispi “Post Disaster Governance: Relasi Kuasa Dan Politik Ruang Pada Pembangunan HUNTAP Mandiri Pascabencana Di kelurahan Mamboro Barat Kota Palu”. Dibimbing oleh Muhammad Marzuki pembimbing utama dan Citra Dewi pembimbing pendamping.
Tata kelola pascabencana gempa bumi dan tsunami tahun 2018 di Kota Palu membawa perubahan terhadap pola permukiman masyarakat pesisir, khususnya masyarakat Bugis di Kelurahan Mamboro Barat, melalui kebijakan zonasi wilayah rawan bencana serta program relokasi. Tata kelola pasca bencana tidak hanya berfungsi sebagai upaya penataan ruang tetapi juga menjadi arena terjadinya relasi kuasa, politik ruang, dan negosiasi antara pemerintah, pendamping, dan masyarakat dalam menentukan ruang hidup pascabencana. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana relasi kuasa bekerja dalam konteks tata kelola pascabencana (post disaster governance) di HUNTAP Mandiri Mamboro Barat? (2) bagaimana masyarakat Bugis menegosiasikan identitas budaya mereka melalui berbagai praktik sosial dalam proses pembangunan HUNTAP? (3) bagaimana politik ruang di HUNTAP Mandiri Mamboro Barat memproduksi dan mengatur kehidupan sosial pascabencana?
Untuk membedah permasalahan ini maka peneliti meminjam teori relasi kuasa dari Michel Foucault, konsep produksi ruang dari Henri Lefebvre dan perspektif material culture dari Daniel Miller. Metode yang digunakan yakni kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive berjumlah 13 orang, terdiri dari masyarakat yang terlibat langsung dalam pembangunan hunian Mandiri, masyarakat yang memilih menempati hunian bantuan pemerintah, tokoh lokal sekaligus tukang, pendamping masyarakat, aparat kelurahan, serta perwakilan dari BPBD dan Dinas PUPR.
Hasil penelitian menunjukkan relasi kuasa dalam tata kelola pascabencana di HUNTAP Mandiri Mamboro Barat bekerja melalui kebijakan zonasi, pengaturan bantuan, sosialisasi, dan produksi pengetahuan risiko bencana, yang menempatkan pemerintah sebagai aktor dominan. Kuasa tersebut tidak selalu hadir melalui paksaan langsung, tetapi bekerja secara halus melalui praktik pendampingan dan pembentukan pengetahuan yang secara perlahan membentuk pemahaman masyarakat mengenai kelayakan, keamanan, dan pembangunan hunian pascabencana serta mendorong nilai-nilai kemandirian. Negosiasi identitas masyarakat Bugis dalam pembangunan HUNTAP berlangsung melalui berbagai aspek seperti: bentuk rumah, wacana, ruang, dan ekonomi, sehingga rumah tidak hanya menjadi bangunan fisik tetapi juga sebagai ruang material tempat identitas dimaknai, dipertahankan, dan dinegosiasikan dalam praktik sehari-hari. Politik ruang di HUNTAP bekerja melalui penataan kavling, pembangunan fasilitas kolektif, serta penetapan aturan sosial yang kemudian dihidupi dan dijalankan melalui praktik keseharian masyarakat seperti gotong royong, penggunaan bahasa Bugis, dan tradisi ma’baca-baca (baca doa). Hal ini menghasilkan terbentuknya ruang sosial baru yang mengatur pola interaksi, serta mendorong keberlanjutan praktik budaya masyarakat Bugis yang telah menyesuaikan dengan kondisi pascabencana.

Kata Kunci: Post disaster governance, relasi kuasa, identitas budaya, politik ruang, HUNTAP Mandiri.