Analisis Hukum Perdata Pada Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Hewan Ternak Berkeliaran (Studi Kasus Desa Peura)

Delima Novita Sigilipu, D 101 22 009, Analisis Hukum Perdata Pada
Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Hewan Ternak Berkeliaran (Studi Kasus Desa
Peura), Tahun 2026, Pembimbing I: Dr. Hj Nursiah Moh Yunus, S,H.,M,H,
Pembimbing II: Mohammad Saleh S,H.,M,H.
Keberadaan hewan ternak yang berkeliaran di jalanan berpotensi menyebabkan
kecelakaan lalu lintas dan apabila terjadi kecelakaan, maka pemilik hewan ternak
wajib bertanggungjawab. Namun dalam praktiknya di Desa Peura penyelesaian
sengketa seringkali tidak memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi
korban kecelakaan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis menarik
rumusan masalah sebagai berikut: (1). Bagaimana bentuk pertanggungjawaban
pemilik hewan ternak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas pada pihak lain di
Desa Peura dan (2). Apa saja kendala dalam pelaksanaan pemberian ganti rugi
terhadap korban kecelakaan lalu lintas akibat hewan ternak di Desa Peura. Tujuan
penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban
ganti rugi pemilik hewan ternak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas pada
pihak lain di Desa Peura serta mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan
pemberian ganti rugi kepada korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis
empiris. Hasil penelitian, secara normatif tanggung jawab pemilik hewan ternak
telah diatur dalam Pasal 1368 KUHPerdata yang menganut prinsip tanggung jawab
mutlak (strict liability), pemilik ternak wajib mengganti kerugian yang ditimbulkan.
Namun, dalam praktik di Desa Peura, pelaksanaan pertanggungjawaban tersebut
belum berjalan optimal. Penyelesaian sengketa lebih banyak dilakukan melalui
musyawarah kekeluargaan, sehingga ganti rugi yang diberikan cenderung bersifat
simbolis, tidak proposional, dan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi pelaku,
bukan berdasarkan kerugian nyata yang dialami korban. Kendala dalam
pelaksanaan pemberian ganti rugi meliputi rendahnya kesadaran hukum
masyarakat, kuatnya budaya penyelesaian secara kekeluargaan, keterbatasan
ekonomi pemilik ternak, serta belum optimalnya peran pemerintah desa dan belum
adanya regulasi di tingkat desa serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar
perlindungan hukum bagi korban dapat terwujud secara optimal.
Kata kunci: Desa Peura, Kecelakaan Lalu Lintas, Ganti Rugi, Hewan Ternak,
Pertanggungjawaban Perdata.