PENAHANAN DAN PROSES PENYIDIKAN SEBAGAI SYARAT SUBJEKTIF DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (STUDI POLDA SULAWESI TENGAH)

ABSTRAK
ALQONIYU YULIO MARIANTO, D 101 19 705, Penahanan dan Proses
Penyidikan Sebagai Syarat Subjektif Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (Studi Polda Sulawesi Tengah) , Pembimbing I : Dr Syachdin SH MH, Pembimbing II :
Muh Fikri SH MH.
Dalam hukum acara pidana terdapat syarat objektif dan syarat subjektif yang harus
dipenuhi untuk dapat dilakukan penahanan terhadap seseorang tersangka.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah syarat penahanan menurut
KUHAP dan Bagaimanakah penentuan syarat subjektif dalam penahanan dalam
proses penyidikan menurut KUHAP, dengan penelitian normatif. Hasil penelitian ini
adalah dalam proses penyidikan penahanan yang dilakukan terhadap tersangka harus
ada surat perintah penahanannya, bukti yang cukup, memenuhi unsur objektif dan
subjektif, serta tembusan surat perintah penahanan diberikan kepada keluarga.
Apabila tidak memenuhi beberapa persyaratan tersebut, maka penahanan dianggap
tidak sah atau ilegal. Ada tiga landasan penahanan yaitu landasan yuridis, unsur
keperuan dan unsur syarat. Dan penerapan syarat subjektif sebagai dasar penahanan
terhadap tersangka oleh penyidik berdasarkan Pasal 21 ayat (1) KUHAP yakni
adanya kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau
menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana hanya bersifat
memperkuat syarat objektif sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP
yakni diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Sekalipun penerapan
syarat subjektif sebagai dasar penahanan terhadap tersangka oleh penyidik dalam
penyidikan suatu tindak pidana hanya bersifat memperkuat syarat objektif penahanan,
namun syarat subjektif tidak dapat diabaikan oleh penyidik karena kenyataan telah
banyak kasus di mana tersangka melarikan diri dan masuk dalam daftar pencarian
orang, disarankan sebaiknya penyidik memberlakukan penahanan terhadap kasus
yang sama tanpa membeda-bedakan status tersangka, sehingga terjamin adanya
kepastian hukum dan persamaan didepan hukum.
Kata Kunci : Penyidikan, Penahahan, Syarat Subjektif