Pelindungan Hukum Terhadap Pemanfaatan Data Pribadi Sebagai Alat Bukti Oleh Pengguna Media Sosial Dalam Proses Peradilan Pidana

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum
perlindungan data pribadi dalam pemanfaatannya sebagai alat bukti oleh pengguna
media sosial dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Secara normatif,
keberadaan data pribadi sebagai alat bukti memiliki dasar hukum melalui Pasal 184
KUHAP, yang kemudian diperluas oleh Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU Informasi dan
Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2024. Selain itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang
Perlindungan Data Pribadi menegaskan bahwa pemrosesan data harus didasarkan
pada dasar legitimasi yang sah serta memenuhi prinsip-prinsip perlindungan data.
Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa keabsahan data pribadi sebagai alat bukti
tidak hanya ditentukan oleh relevansinya, tetapi juga oleh legalitas cara
perolehannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif
dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pemanfaatan data pribadi sebagai alat bukti telah memperoleh
legitimasi secara hukum, namun perlindungan terhadap subjek data belum optimal.
Hal ini disebabkan oleh belum adanya pengaturan prosedural yang terintegrasi
terkait perolehan, penggunaan, dan pengujian data pribadi sebagai alat bukti.
Akibatnya, perlindungan hukum berada dalam kondisi ambivalen, yakni diakui
dalam sistem pembuktian tetapi belum sepenuhnya menjamin perlindungan hak
individu secara efektif.
Kata Kunci: Data Pribadi, Alat Bukti, Pemanfaatan Data Pribadi, ITE,
Hukum.