KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA PELAKSANAAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA DI DINAS KOMINFO SANTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH

Hardiyanti, B501 22 098 “Keterbukaan Informasi Publik pada Pelaksanaan
Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama di Dinas
Kominfo Santik Provinsi Sulawesi Tengah”, Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako, di bawah
bimbingan Muhammad Wahid dan Pusparani Sahran Putri.
Keterbukaan informasi publik merupakan aspek penting dalam mewujudkan
penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada
pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data
dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam
penelitian ini terdiri dari lima orang staf PPID Utama (pranata humas muda, staf
bidang IKP, petugas pelaksana PPID, tim rilis, dan admin media sosial) serta satu
orang PPID Pelaksana dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol)
Provinsi Sulawesi Tengah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan dan publikasi
informasi oleh PPID Utama dilakukan melalui tiga tahapan sistem (input, proses,
dan output). Pada tahap input, pengumpulan informasi dilakukan melalui peliputan
langsung oleh tim rilis serta penyampaian rilis dari PPID Pelaksana dan tim media
Berani. Berdasarkan konfirmasi dari PPID Pelaksana, keterlambatan pengiriman
rilis terjadi karena OPD lebih dahulu memublikasikan informasi secara mandiri
melalui website atau media sosial mereka sendiri. Pada tahap proses, informasi
diklasifikasikan dan diverifikasi secara berjenjang oleh tim rilis dan koordinator
tim. Hambatan utama pada tahap ini adalah revisi yang disampaikan setelah
publikasi, yang diakui oleh PPID Pelaksana sebagai kesalahan dari pihak OPD.
Pada tahap output, informasi dipublikasikan melalui website dan media sosial resmi
pemerintah, namun masih terkendala hambatan teknis (jaringan tidak stabil, website
error). Kondisi ini berdampak pada penurunan Indeks Keterbukaan Informasi
Publik (IKIP) Provinsi Sulawesi Tengah dari 82,16 (2024) menjadi 63,09 (2025)
dengan kategori 'Kurang Informatif'. Temuan penelitian menunjukkan bahwa
hambatan utama terletak pada koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pelaksana,
preferensi OPD untuk publikasi mandiri, serta frekuensi rapat koordinasi yang
hanya dua kali dalam setahun. Maka dari itu, diperlukan penguatan koordinasi
antara PPID Utama dengan PPID Pelaksana, penambahan frekuensi rapat
koordinasi, serta optimalisasi pengelolaan informasi agar keterbukaan informasi
publik dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
Kata kunci: Keterbukaan informasi publik, PPID, transparansi, koordinasi, teori
sistem.