REPRESENTASI POLITIK DALAM PELAKSANAAN RESES ANGGOTA DPRD PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Khoirinisak Kusuma Arum, Nomor Stambuk B 401 22 023, Judul: “Representasi
Politik Dalam Pelaksanaan Reses Anggota DPRD Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Provinsi Sulawesi Tengah” di bawah bimbingan Bapak M. Nur Alamsyah sebagai
Pembimbing I dan Ibu Rusmawaty Bte Rusdin sebagai Pembimbing II. Penelitian
ini bertujuan menganalisis representasi politik anggota DPRD PKS Provinsi
Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan reses pada Dapil I Kota Palu dan Dapil IV
Banggai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa reses tidak hanya berfungsi sebagai forum
pertemuan antara anggota DPRD dan masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari
proses penghimpunan, pengolahan, dan tindak lanjut aspirasi dalam mekanisme
pemerintahan daerah. Pada Dapil I Kota Palu, reses cenderung lebih terstruktur
dengan ragam aspirasi yang lebih luas, sedangkan pada Dapil IV Banggai reses
berlangsung lebih partisipatif dengan kecenderungan usulan yang lebih banyak
berkaitan dengan kebutuhan sosial-keagamaan. Berdasarkan teori representasi
Hanna Pitkin, penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan reses memperlihatkan
dimensi formal, simbolik, deskriptif, dan substantif, dengan bentuk yang paling
menonjol yaitu representasi substantif yang selektif. Disebut substantif karena
anggota DPRD berupaya membawa aspirasi masyarakat ke tahap prioritisasi dan
tindak lanjut, sedangkan disebut selektif karena peluang realisasi usulan
dipengaruhi oleh kelengkapan administrasi, hasil verifikasi, kesesuaian program,
dan ketersediaan anggaran.