KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PEMUNGUTAN DANA KOMPENSASI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai
kewenangan pemerintah dalam pemungutan Dana Kompensasi Penggunaan
Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) serta mengkaji akibat hukum pembagian
kewenangan pemungutan DKPTKA terhadap pelaksanaan otonomi daerah.
Permasalahan penelitian dilatarbelakangi oleh pengaturan DKPTKA yang berada
pada irisan antara kewenangan fiskal nasional yang menjadi urusan absolut
pemerintah pusat dan urusan ketenagakerjaan yang merupakan urusan
pemerintahan konkuren, sehingga menimbulkan persoalan mengenai
proporsionalitas pembagian kewenangan dan keadilan fiskal. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder,
dan tersier diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara normatif. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kewenangan pemungutan DKPTKA
telah memiliki dasar konstitusional dan yuridis dalam UUD NRI Tahun 1945,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023, serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan
Tenaga Kerja Asing. Namun, dalam praktiknya, pemungutan DKPTKA masih
didominasi oleh pemerintah pusat melalui sistem TKA Online sehingga pemerintah
daerah belum memiliki kewenangan substantif dalam proses pemungutan dan
pengelolaannya. Kondisi tersebut mengakibatkan ketimpangan fiskal antara
pemerintah pusat dan daerah, meningkatnya ketergantungan fiskal daerah, serta
belum optimalnya pelaksanaan otonomi daerah dan pengawasan terhadap
penggunaan tenaga kerja asing. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi pengaturan
kewenangan DKPTKA yang lebih proporsional dan berkeadilan guna memperkuat
kemandirian daerah dalam kerangka otonomi daerah.