IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DATA PEMILIH PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020 DI KABUPATEN SIGI

Rosnawati. Stambuk B 103 21 012 dengan judul disertasi “Implementasi Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pemutakhiran dan
Penyusunan Data Pemilih Pada Pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2020 Di
Kabupaten Sigi”. Dibimbing oleh Bapak Slamet Riady selaku Promotor dan
Bapak Asrifai selaku Co-Promotor.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses Implementasi Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemutakhiran dan
Penyusunan Data Pemilih Pada Pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2020 Di
Kabupaten Sigi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan
pendekatan Deskriptif Kualitatif Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa hanya
aspek sumber daya yang berjalan dengan baik, hal tersebut disebabkan dari
tersedianya sumberdaya manusia yang mumpuni, tersedianya anggaran serta
tersedianya sarana dan prasaran penunjang dalam proses implementasi
Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019. Namun pada aspek komunikasi, disposisi
dan struktur birokrasi belum berjalan sesuai dengan harapan. Pada aspek komunikasi
memperlihatkan tidak terpenuhinya dimensi konsistensi yang disebabkan oleh adanya
pertentangan regulasi antara KPU Kabupaten Sigi dan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi terkait persyaratan bagi pemilih. Pada aspek
disposisi terlihat adanya komitmen, namun di saat yang bersamaan pelaksanaannya
terhalang dari regulasi terkait administrasi kependudukan serta adanya kekeliruan
dari data DP4 yang dijadikan sebagai landasan dalam melakukan pemuktahiran data
pemilih. Adapun pada aspek Struktur Birokrasi belum berjalan dengan baik
disebabkan oleh perbedaan prosedur atau SOP antara KPU Kabupaten Sigi dan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi yang dilandasi oleh pertentangan
regulasi yang menjadi dasar bagi mereka untuk melaksanakan tugas, serta diperparah
oleh DP4 dari KPU RI yang tidak sesuai dengan fakta lapangan. Temuan peneliti
memperlihatkan bahwa penyebab Proses Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 19 Tahun 2019 tidak berjalan dengan baik disebabkan tidak adanya
harmonisasi regulasi yang tercipta, yang mana hal tersebut menyebabkan sulitnya
Proses implementasi kebijakan, khususnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 19 Tahun 2019
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pemilihan Serentak, Komunikasi,
Sumberdaya, Disposisi, Struktur Birokrasi.