PERAN UPAYA ADMINISTRATIF DALAM TENDER PEKERJAAN KONSTRUKSI PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Penelitian ini difokuskan pada peran upaya Administratif dalam menjamin
perlindungan hukum dalam tender pengadaan barang/jasa pemerintah serta
penyelesaian hukum atas upaya adminstratif dalam tender pekerjaan konstruksi.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Tujuan
penelitian ini adalah untuk menganalisis fungsi yuridis upaya administratif sebagai
sarana perlindungan hukum, sekaligus mengkaji problematika penerapannya dalam
praktik, termasuk adanya pelemahan tujuan upaya administratif akibat pengaturan
kewajiban jaminan sanggah banding dan mekanisme penanganan sanggah banding
yang belum sepenuhnya independen. Menurut KPK ada 168 Kepala Daerah sejak
2004 sampai tahun 2022 ditindak KPK karena Korupsi dan 90% kasus korpusi di
daerah berkaitan dengan sektor pengadaan barang/jasa pemerintah, salah satu
kendala dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah
pengelolaan sanggah banding yang merupakan bagian upaya administratif yang
berpotensi adanya konflik kepentingan ditambah lagi kurangnya pemahaman
hukum pada pelaku tender pengadaan barang/jasa pemerintah. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa upaya keberatan memiliki peran penting dalam mendorong
transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum, namun masih dihadapkan pada
kendala dalam penyelenggaraan tender, penanganan sanggah banding dan
penyusunan gugatan peradilan TUN. Penelitian ini menyimpulkan bahwa
optimalisasi pemahaman dan pelaksanaan mekanisme sanggah dan sanggah
banding secara tepat merupakan prasyarat utama terwujudnya perlindungan hukum
yang efektif serta mendukung prinsip good governance dalam pengadaan
barang/jasa pemerintah, karena sanggah dan sanggah banding bukan hanya
memiliki peran strategis dalam proses tender tetapi juga dalam jalur peradilan TUN.