PELAKSANAAN REHABILITASI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGAH

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan rehabilitasi penyalahguna narkotika di Provinsi Sulawesi Tengah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (socio-legal research). Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, dan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi dilaksanakan melalui mekanisme koordinasi antarinstansi. BNNP berperan dalam pelaksanaan asesmen terpadu, penentuan jenis rehabilitasi (rawat jalan atau rawat inap), serta pemantauan pascarehabilitasi. Dinas Kesehatan berperan dalam penyelenggaraan rehabilitasi medis melalui fasilitas Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL), sedangkan Kejaksaan berperan dalam mengarahkan penanganan perkara penyalahguna narkotika ke jalur rehabilitasi melalui kebijakan penuntutan. Meskipun secara normatif kebijakan rehabilitasi telah berjalan, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan struktural, teknis, dan sosial, antara lain keterbatasan fasilitas IPWL, kurangnya tenaga kesehatan yang kompeten di bidang Napza, keterbatasan anggaran, kendala administratif rujukan medis, serta stigma dan ketakutan masyarakat terhadap konsekuensi hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas rehabilitasi tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan kelembagaan, tetapi juga oleh dukungan sosial dan penguatan layanan rehabilitasi secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Pelaksanaan Rehabilitasi, Penyalahguna Narkotika, Sulawesi Tengah