TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA TERORISME

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara yuridis mengenai mekanisme serta kekuatan pembuktian dalam perkara tindak pidana terorisme di Indonesia. Sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime), terorisme memerlukan pendekatan pembuktian yang spesifik karena karakteristiknya yang terorganisir dan tertutup. Rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana pengaturan alat bukti dan kekuatan pembuktian dalam tindak pidana terorisme menurut hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembuktian tindak pidana terorisme tetap berpijak pada asas negatief wettelijk sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2025, namun terdapat perluasan cakupan alat bukti melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Perluasan ini mencakup pengakuan terhadap informasi dan dokumen elektronik serta laporan intelijen sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung keyakinan hakim. Kesimpulannya, efektivitas pembuktian tindak pidana terorisme sangat bergantung pada validitas alat bukti yang dihadirkan serta kemampuan aparat penegak hukum dalam menyinergikan alat bukti konvensional dengan alat bukti khusus guna mencapai kebenaran materiil di persidangan tanpa mengabaikan perlindungan terhadap hak asasi manusia.