TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGATURAN EUTHANASIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA

Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan euthanasia dan akibat hukumnya dalam perspektif hukum positif Indonesia, menggunakan metode studi kepustakaan melalui penelaahan buku, literatur, peraturan perundang-undangan, dan jurnal ilmiah. Pertama, temuan penelitian menunjukkan bahwa euthanasia dilarang secara konsisten dalam empat lapisan regulasi, yaitu perspektif HAM melalui Pasal 28A UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999, dan UU No. 12 Tahun 2005 yang menempatkan hak hidup sebagai non-derogable rights sekaligus menolak konsep right to die; hukum pidana melalui KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) dalam Pasal 458 (maks. 15 tahun), Pasal 459 (seumur hidup/5–20 tahun), Pasal 461 (maks. 9 tahun), dan Pasal 462 (maks. 5 tahun); hukum kesehatan melalui UU No. 17 Tahun 2023 Pasal 18 yang mengatur pelayanan paliatif sebagai alternatif humanis; serta regulasi profesi kedokteran melalui KODEKI 2012 Pasal 7d yang mewajibkan dokter melindungi kehidupan dan membedakan medical futility dengan euthanasia. Kedua, akibat hukum pelaksanaan euthanasia mencakup sanksi pidana 9–15 tahun, sanksi administratif berupa pencabutan STR/SIP, dan sanksi etik berupa pemberhentian dari IDI. Persetujuan pasien tidak menghapus sifat melawan hukum karena hak hidup adalah inalienable right sekaligus non-derogable rights, sementara dokter yang menolak euthanasia justru mendapat perlindungan hukum yang kuat dan negara berkewajiban mengembangkan sistem perawatan paliatif yang berkualitas sebagai respons humanis terhadap penderitaan pasien terminal..