TINJAUAN YURIDIS ATAS PROSES PENYELESAIAN PERKARA ADAT PIDANA BERDASARKAN HUKUM ADAT KULAWI SELATAN

ABSTRAK
ANDRE GROGORIUS D10122030 TINJAUAN YURIDIS ATAS PROSES
PENYELESAIAN PERKARA ADAT PIDANA BERDASARKAN HUKUM
ADAT KULAWI SELATAN Pembimbing I: Ridwan Tahir, Pembimbing II:
Vivi Nur Qalbi
Indonesia menganut sistem pluralisme hukum yang mengakui keberadaan hukum
adat sebagai The Living Law. Namun, dalam praktiknya, penyelesaian perkara
adat pidana di Kulawi Selatan masih menghadapi ketidakpastian hukum akibat
dualisme penegakan antara sistem adat dan negara. Penelitian ini bertujuan
menganalisis mekanisme penyelesaian perkara adat pidana di Kulawi Selatan serta
kedudukan hukumnya dalam sistem hukum pidana nasional terkait prinsip
Restorative Justice. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris (sociolegal research) dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui
wawancara dengan Totua Ngata, tokoh masyarakat, dan masyarakat terdampak,
serta studi dokumen. Analisis data menggunakan teori Sistem Hukum Lawrence M.
Friedman, Restorative Justice Howard Zehr, The Living Law Eugen Ehrlich, dan
Teori Harmonisasi Hukum. Hasil penelitian menunjukkan mekanisme penyelesaian
perkara adat terdiri dari lima tahapan, yaitu Mobetua, Mohura Ada, Kabotua
Kara-Kara, Uwaya, dan Mpodamea, dengan klasifikasi pelanggaran berat dan
ringan beserta sanksi adatnya. Secara substansial mekanisme tersebut selaras
dengan prinsip Restorative Justice dan diakui dalam UU No. 1 Tahun 2023, namun
secara yuridis-formal putusan adat belum memiliki kekuatan mengikat otomatis
untuk menghentikan proses pidana negara akibat kesenjangan dokumentasi dan
regulasi. Penelitian ini menyimpulkan perlunya model harmonisasi melalui
standardisasi dokumentasi putusan adat, pembentukan Perda pengakuan
masyarakat hukum adat, dan SOP rujukan perkara berbasis Restorative Justice
antara aparat penegak hukum dan lembaga adat guna menjamin kepastian hukum
tanpa mengabaikan kearifan lokal.
Kata Kunci: Hukum Adat Pidana, Kulawi Selatan, Uwaya, Restorative Justice,
Harmonisasi Hukum