IMPLIKASI YURIDIS PENERAPAN PERKARA KONEKSITAS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

ABSTRAK
Muh Fahmi Ramadhani, D10122110, Implikasi Yuridis Penerapan Perkara
Koneksitas Dalam Tindak Pidana Korupsi, Pembimbing I : H. Amiruddin
Hanafi, Pembimbing II : Vivi Nur Qalbi
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis penerapan perkara
koneksitas dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta
mengkaji kompetensi peradilan di Indonesia pasca dikeluarakannya Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023. Penelitian ini menggunakan
metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan
konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 42 UU KPK memberikan
kewenangan kepada KPK untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan
penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan perkara korupsi yang melibatkan unsur
sipil dan militer, namun dalam praktiknya menimbulkan tumpang tindih
kewenangan dengan peradilan militer, penggunaan mekanisme pemisahan berkas
(splitsing) yang mengakibatkan fragmentasi sistem peradilan dan potensi
inkonsistensi putusan, serta disharmonisasi antara UU KPK, KUHAP, dan UU
Peradilan Militer yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Pasca Putusan MK
Nomor 87/PUU-XXI/2023, kompetensi peradilan dalam perkara koneksitas tindak
pidana korupsi mengalami perubahan signifikan, dimana kewenangan KPK
memperoleh legitimasi konstitusional untuk mengkoordinasikan dan
mengendalikan penanganan perkara koneksitas sepanjang proses penegakan hukum
tersebut sejak awal ditangani oleh KPK, sehingga menghasilkan implikasi berupa
perluasan kewenangan fungsional KPK, pembatasan kompetensi eksklusif
peradilan militer, peningkatan kepastian hukum, pengurangan konflik kewenangan
antar lembaga, serta penguatan sistem peradilan pidana terpadu dalam upaya
pemberantasa tindak pidana korupsi di Indonesia.
.
Kata Kunci : Perkara Koneksitas, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(KPK)