ANALISIS HUKUM TERHADAP HAK GUGAT MASYARAKAT ATAS KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT AKTIVITAS PERTAMBANGAN PT. MPR DI DESA GANDAGANDA KABUPATEN MOROWALI UTARA

Fika Puji Astuti, D10121824, Analisis Hukum Terhadap Hak Gugat Masyarakat Atas Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan PT. MPR Di Desa Ganda-Ganda Kabupaten Morowali Utara, Tahun 2025, Pembimbing I: Suarlan Datupalinge, S.H., M.Hum, Pembimbing II: Adiguna Kharismawan, S.H., M.H.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya dugaan kerusakan lingkungan berupa banjir dan tanah longsor di Desa Ganda-Ganda, Kabupaten Morowali Utara, yang diduga berkaitan dengan aktivitas pertambangan Nikel PT.MPR, kondisi tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak gugat masyarakat atas kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan PT. MPR dan mengetahui faktor-faktor yang menghambat masyarakat dalam menggunakan hak gugat tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif masyarakat memiliki hak untuk mengajukan gugatan atas kerusakan lingkungan yang diduga akibat aktivitas
pertambangan PT.MPR baik melalui gugatan perseorangan maupun gugatan perwakilan kelompok. Adapun Faktor-faktor yang menghambat masyarakat dalam menggunakan hak gugat meliputi minimnya sosialisasi dan pemahaman hukum masyarakat, keterbatasan ekonomi, adanya faktor psikologis dan sosial, serta adanya respons langsung perusahaan melalui pemberian ganti rugi kepada
masyarakat terdampak. Dapat disimpulkan bahwa hak gugat masyarakat atas kerusakan lingkungan telah tersedia sebagai bentuk perlindungan hukum, namun pelaksanaannya belum optimal karena dipengaruhi berbagai faktor penghambat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi dan kesadaran hukum masyarakat serta penguatan pengawasan dan tanggung jawab perusahaan dalam pengelolaan lingkungan

Kata kunci: class action, hak gugat masyarakat, kerusakan lingkungan, pertambangan, tanggung jawab hukum.