PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

ABSTRAK
RELIANTI, D10121733, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
YANG MELAKUKAN PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PERDATA, Pembimbing I : Dr. Hj. Nursiah
Moh.Yunus, SH,MH, Pembimbing II : Dr. Susi Susilawati. S.HI,MH.
Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah memberikan dampak besar
terhadap perilaku sosial masyarakat, termasuk di kalangan anak dan remaja. Media
sosial yang seharusnya menjadi sarana komunikasi dan pembelajaran, kini juga
berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum, terutama ketika digunakan secara
tidak bertanggung jawab. Dengan adanya permasalahan itu, penelitian ini
merumuskan masalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang
melakukan pencemaran nama baik di media sosial berdasarkan perspektif hukum
perdata dan bagaimana akibat hukum bagi anak yang melakukan pencemaran nama
baik di media sosial berdasarkan perspektif hukum perdata. Penelitian ini
merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan
yang dilakukan dengan menganalisis undang-undang dan regulasi terkait dengan
permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk
perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan pencemaran nama baik
melalui media sosial dalam KUHPerdata mencakup tiga dimensi utama, yaitu
bentuk perlindungan terhadap hak anak selama proses hukum, bentuk perlindungan
terhadap tanggung jawab orang tua sebagai wali hukum, dan bentuk perlindungan
pendidikan dan pembinaan anak yang berlandaskan pada prinsip the best interests
of the child. Namun, bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak
tidak dimaksudkan untuk membebaskan dari tanggung jawab, melainkan untuk
mengedepankan prinsip pembinaan dan pendidikan moral, dengan tetap
memberikan pemulihan terhadap hak-hak korban. Adapun akibat hukum bagi anak
yang melakukan pencemaran nama baik di media sosial dapat merugikan korban,
baik materiil maupun immateriil, dan diberi sanksi berupa ganti rugi. Namun,
karena masih berstatus anak, perbuatan anak ini dapat dipertanggungjawabkan
secara tidak langsung kepada orang tua atau wali karena anak belum cakap dalam
perbuatan hukum.
Kata Kunci: Anak, Hukum Perdata, Media Sosial, Perlindungan Hukum