Perlindungan Bagi Pencari Suaka Berdasarkan Hukum Internasional

ABSTRAK
Salsya Azanti Taufik Rahman. P, D10119190, Perlindungan Bagi Pencari
Suaka Berdasarkan Hukum Internasional, Pembimbing I : Lembang
Palipadang, Pembimbing II : Virgayani Fattah.
Setiap manusia memiliki hak asasi yang melekat, termasuk hak untuk mencari
suaka sebagaimana diakui dalam Pasal 14 ayat (1) UDHR 1948, yang kemudian
ditindaklanjuti melalui Konvensi 1951 dan Protokol 1967 sebagai instrumen
hukum internasional yang mengatur perlindungan pengungsi dan pencari suaka.
Namun, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara komitmen normatif
tersebut dengan implementasi di berbagai negara. Berdasarkan latar belakang
tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan, yakni bagaimanakah
pengaturan hukum mengenai suaka menurut hukum internasional, dan
bagaimanakah implementasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 terhadap
perlindungan pencari suaka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan
hukum mengenai suaka menurut hukum internasional serta untuk mengetahui
implementasi konvensi 1951 dan protokol 1967 terhadap perlindungan pencari
suaka. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan
konseptual dan perundang-undangan, berdasarkan data sekunder dari bahan
hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa hukum suaka internasional bersifat fragmentaris namun
memiliki bobot normatif signifikan melalui prinsip Non-Refoulement dan NonPenalization. Namun, implementasinya di Australia dan Amerika Serikat terhadap
pencari suaka Afghanistan menunjukkan kesenjangan nyata melalui kebijakan
offshore processing, mandatory detention, serta pembatasan penerimaan
pengungsi. Dengan demikian, efektivitas perlindungan pencari suaka sangat
bergantung pada sistem hukum nasional yang kuat dan komitmen politik yang
konsisten, bukan sekadar ratifikasi instrumen internasional.
Kata Kunci : Hukum Internasional, Pencari Suaka, Suaka