KINERJA PEGAWAI NON-ASN DI DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG PROVINSI SULAWESI TENGAH

SUCI RAHMADHANIASI PUTRI Stambuk B102 24 004, dengan judul
Tesis “Kinerja Pegawai Non-ASN di Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah”. Dengan bimbingan Ibu Suasa dan Bapak Nawawi
Natsir. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kinerja Pegawai Non-ASN pada
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah. Pegawai NonASN merupakan unsur pendukung penting dalam pelaksanaan tugas organisasi
perangkat daerah, khususnya pada kegiatan teknis dan administratif. Meskipun
demikian, pelaksanaan tugas Pegawai Non-ASN masih dihadapkan pada berbagai
persoalan, seperti rendahnya disiplin kerja, ketidakseimbangan beban tugas, serta
terbatasnya bentuk penghargaan dan pengakuan terhadap kontribusi kerja mereka.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan
deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan
telaah dokumen terhadap informan yang terdiri atas pimpinan instansi, pejabat
yang membidangi kepegawaian, serta Pegawai Non-ASN. Proses analisis data
dilakukan secara bertahap dengan mengacu pada enam dimensi kinerja yang
dikemukakan oleh Bernardin dan Russell, meliputi kualitas kerja, kuantitas kerja,
ketepatan waktu, efektivitas, kemandirian, dan komitmen kerja.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kinerja Pegawai NonASN berada pada tingkat yang cukup memadai. Dimensi kualitas kerja,
efektivitas, dan kemandirian menunjukkan kecenderungan positif, tercermin dari
kemampuan Non-ASN dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan dan pengelolaan
tugas di masing-masing bidang. Namun, pada aspek kuantitas kerja dan ketepatan
waktu masih ditemukan sejumlah kendala, terutama berkaitan dengan beban kerja
yang belum proporsional dan tingkat kedisiplinan yang belum optimal. Selain itu,
keterbatasan sistem penghargaan turut memengaruhi komitmen kerja Pegawai
Non- ASN, sehingga diperlukan pengelolaan sumber daya manusia yang lebih
terarah dan berkelanjutan.
Kata kunci: kinerja, pegawai Non-ASN, organisasi perangkat daerah, sektor
publik.