TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PELINDUNGAN DATA PRIBADI

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan
signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari sosial, ekonomi, hingga
pemerintahan, yang mendorong digitalisasi layanan serta pengelolaan data secara
luas. Namun, di balik manfaat tersebut, muncul risiko seperti penyalahgunaan dan
kebocoran data pribadi yang menuntut adanya pelindungan hukum yang kuat
terhadap privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis tanggung jawab hukum pengendali dan prosesor data pribadi
serta upaya menyeimbangkan pelindungan data pribadi dengan keterbukaan
informasi publik. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum
normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum pengendali dan
prosesor data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang
Pelindungan Data Pribadi bersifat komprehensif, di mana pengendali bertanggung
jawab atas tujuan dan kepatuhan pemrosesan data secara sah, transparan, dan
aman, sedangkan prosesor wajib melaksanakan pemrosesan sesuai instruksi
dengan menjaga kerahasiaan dan keamanan data. Keduanya dapat dimintai
pertanggung jawaban administratif, perdata, maupun pidana apabila terjadi
pelanggaran. Sementara itu, keseimbangan dengan keterbukaan informasi publik
diwujudkan melalui harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik melalui penerapan prinsip balancing test.
Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia mampu menciptakan pengelolaan data
yang proporsional, akuntabel, dan berkeadilan.
Kata Kunci : Tanggung Jawab Pemerintah, Pelindungan Data Pribadi