KETIDAKPATUHAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Rigta Yudiyansi Ginting (D10224039). Ketidakpatuhan Pemerintah Daerah
Terhadap Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Dibimbing oleh
Mujahidah dan Insarullah.
Penelitian ini untuk memahami ketidakpatuhan pemerintah daerah terhadap
rekomendasi hasil pemeriksaan BPK beserta implikasi hukumnya dalam perspektif Hukum
Administrasi Negara. Metode Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan
pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum
terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara preskriptif
melalui teknik analisis induktif, deduktif, dan komparatif dengan lokasi penelitian berada
di Provinsi Sulawesi Tengah. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah
belum sepenuhnya melaksanakan rekomendasi BPK secara substantif. Tingginya
persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi belum mencerminkan kepatuhan karena
masih terdapat rekomendasi yang belum ditindaklanjuti, belum sesuai dengan
rekomendasi, belum optimalnya pemulihan kerugian negara/daerah, serta masih
berulangnya temuan pemeriksaan.Kepatuhan pemerintah daerah tidak dapat diukur hanya
berdasarkan tingginya persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil
pemeriksaan. Kepatuhan harus dinilai dari terlaksananya substansi rekomendasi yang
menghasilkan perbaikan tata kelola, penguatan sistem pengendalian intern, dan pemulihan
kerugian negara/daerah secara nyata. Kepatuhan tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan
administratif terhadap status tindak lanjut, tetapi juga sebagai pelaksanaan rekomendasi
yang menghasilkan perbaikan tata kelola dan pemulihan kerugian negara/daerah.
Kata Kunci: Ketidakpatuhan; Pemerintah Daerah; Rekomendasi BPK.